Diklarifikasi DPRD, Dinas Akui Ada 300 Amplop Bansos Baznas Terbagi dengan Embel-embel Nama Istri Bupati. Alibinya Teledor dan Kurang Teliti

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus dugaan politisasi bantuan sosial (Bansos) dari anggaran Baznas untuk PKL di Karanganyar yang dibagikan dalam amplop bertuliskan bupati dan istri bupati, Siti Khomsiyah, kembali ditangani DPRD setempat.

Komisi B yang membidangi persoalan itu, kembali melakukan klarifikasi kepada pimpinan Disdagnakerkop setempat, Martadi.

Kepala dinas itu diklarifikasi karena pembagian amplop bertuliskan nama bupati dan istri itu dilakukan oleh dinas tersebut. Namun klarifikasi berlangsung tertutup.

Hasilnya, dari keterangan tertulis yang disampaikan kepala dinas, bahwa ada 300 amplop bertuliskan nama bupati dan istri yang terlanjur didistribusikan ke PKL.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, AW Mulyadi usai memimpin klarifikasi.

Kepada wartawan, ia mengatakan Disdagnakerkop sudah menyerahkan berita acara pemakaian dana bansos PKL.

Dari penyampaian pihak dinas, dari total dana Baznas Rp 300 juta, menyisakan Rp 51.900.000. Sehingga dana yang tersalurkan sebesar Rp 248.100.000.

“Terpakai 827 amplop. Per amplop Rp 300.000. Sisanya dikembalikan ke Baznas,” paparnya kepada wartawan.

Dalam klarifikasi itu, Disdagnakerkop juga mengaku teledor. Mereka mengakui saat pembagian amplop kurang teliti karena habis sibuk mengurusi persiapan vaksinasi untuk PKL.

“Saat itu panitia pembagian amplop usai disibukkan persiapan vaksin bagi PKL. Vaksinasi beruntun di Colomadu, GOR RM Said, GOR Nyi Ageng Karang juga. Sehingga tidak teliti saat pembagian,” kata AW Mulyadi.

Dari catatan Komisi B, jajaran Disdagnakerkop juga mengakui keteledoran memakai amplop tercetak nama bupati Karanganyar dan istri.

Dari 840 sasaran, sudah terdistribusi 827 amplop. Adapun 300-an amplop tercetak nama bupati dan istri terlanjur terdistribusi.

Sehingga jika dikalikan Rp 300.000 per amplop, maka dana Baznas yang sudah dibagikan dengan embel-embel nama istri Bupati mencapai Rp 90 juta.

Setelah menuai polemik, Disdagnakerkop menggantinya dengan amplop polos setelah penggunaan amplop sebelumnya dikomplain.