SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan yang telah membantu menyelamatkan UMKM serta sektor informal di masa pandemi Covid-19 ini.
Apresiasi tersebut memang layak disematkan, lantaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.
Apalagi, dari jumlah UMKM yang mencapai 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia, selama ini telah menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Dan secara keseluruhan, UMKM telah berkontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB Indonesia, atau senilai Rp 8.573,89 triliun.
Menko Airlangga mengatakan hal itu dalam webinar yang bertajuk OJK Dorong Perbankan Selamatkan UMKM dan Sektor Informal, yang digelar oleh Alika Communication, Kamis (9/9/2021).
“Salah satu tantangan utama bagi pemulihan UMKM dan sektor informal saat ini adalah akses pembiayaan,” ujar Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Menko Airlangga memaparkan, sampai akhir semester II tahun 2021, program penempatan dana telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 406,64 triliun melalui Bank Himbara, Bank Syariah dan BPD. Selain itu, total outstanding restrukturisasi kredit mencapai Rp 777,31 triliun.
Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, terang Menko Airlangga, porsi kredit UMKM telah disiapkan sebesar 20%.
“Akses pembiayaan yang masih terbatas ini perlu segera diatasi, sehingga dapat membantu UMKM dan sektor informal untuk bertahan selama pandemi. Oleh karena itu Pemerintah menargetkan kewajiban kredit UMKM di Perbankan minimal 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024,” tambah Airlangga.
Untuk mencapai target tersebut, menurut Airlangga, diperlukan tambahan kredit UMKM sebesar Rp 980 triliun dengan posisi kredit UMKM tahun 2024 mencapai Rp 2.000 triliun.
Pasalnya, penyelamatan UMKM dan sektor informal dinilai akan memberikan dukungan besar terhadap pemulihan ekonomi. Dukungan tersebut akan membantu Indonesia untuk rebound, sehingga target pertumbuhan di kisaran 3,7% – 4,5% dapat tercapai di tahun 2021.
Menko Airlangga melanjutkan, mengingat pentingnya akses pembiayaan bagi UMKM, Pemerintah telah memberikan relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon.
Hingga awal Agustus 2021, penundaan angsuran pokok telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan baki debet Rp 70,53 triliun dan perpanjangan waktu telah diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp 47,51 triliun.
Selain itu, penguatan basis pelaku usaha Mikro dan Kecil juga akan dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Airlangga berharap seluruh perbankan bisa terus berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian atau lembaga dalam mendukung penyelamatan UMKM dan sektor informal.
“Koordinasi dan sinergi yang baik akan meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan sektor informal sehingga dapat menjaga keberlangsungan usahanya dan menggerakkan roda perekonomian lebih cepat lagi,” pungkas Airlangga. Suhamdani
