SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kaum perempuan semakin mendapatkan apresiasi dan perhatian besar dari pemerintah. Hal itu tidak terlepas dari besarnya peran perempuan dalam perkembangan ekonomi di tanah air.
Salah satu contohnya, survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen UMKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan atau sekitar 37 juta perempuan.
Karena itulah, demi mendukung peran wanita dan Ibu Rumah Tangga dalam berusaha, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Pemerintah telah menerbitkan skema KUR Super Mikro untuk Ibu Rumah Tangga dan pekerja terkena PHK yang ingin berusaha.
Menko Airlangga mengatakan hal itu dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) periode 2021-2026, Rabu (1/9/201).
Airlangga berharap IWAPI dapat terus menjadi organisasi perempuan pengusaha Indonesia yang semakin kuat dan berjaya di tingkat nasional maupun internasional, serta dapat mendorong menyebarkan semangat kewirausahaannya kepada wanita-wanita lain di Indonesia.
Airlangga mencontohkan, dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah pengusaha di Indonesia terus meningkat.
Bukan hanya jumlah pengusaha secara keseluruhan saja, melainkan jumlah wirausaha wanita di Indonesia juga terus meningkat.
Berdasarkan hasil riset Global Entrepreneurship Monitor, jumlah womenpreneur di Indonesia mencapai 14% dari total penduduk.
“Saya mengapresiasi kepada IWAPI yang terus mendorong agar pengusaha wanita untuk selalu maju kedepan dan terus terdepan di berbagai sektor. Hal juga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat termasuk wanita yang ingin membangun bisnis,” ujar Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Data tersebut, menurut Airlangga, menunjukkan partisipasi dan peran perempuan dalam mendukung perekonomian Indonesia sangat besar, khususnya di sektor pelaku UMKM.
Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural dalam mewujudkan transformasi ekonomi dan keberlanjutan ekonomi pasca pandemi.
Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di tengah peningkatan pengangguran dan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19, serta untuk keluar dari Middle Income Trap dalam jangka menengah panjang.
Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah ini akan membantu memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi, sehingga diharapkan ekonomi dapat kembali tumbuh ekspansif di Triwulan IV-2021.
Ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7-4,5% di tahun 2021 dan tumbuh di kisaran 5,0-5,5% di tahun 2022. Proyeksi ekonomi Indonesia ini sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global.
“Saya yakin dengan penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dengan seluruh stakeholders, termasuk para wanita pengusaha yang tangguh, dapat meningkatkan resiliensi ekonomi kita selama masa pandemi dan sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
Untuk mempercepat pemulihan UMKM, menurut Menko Airlangga, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR sebanyak dua kali pada tahun 2021, yaitu kenaikan plafon pertama dari Rp 220 triliun ke Rp 253 triliun. Dan terakhir, ditingkatkan kembali menjadi Rp 285 triliun.
Demikian pula, Bantuan Subsidi Upah (BSU) juga telah dianggarkan bagi 8,8 juta pekerja di sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4. Di mana, masing-masing akan menerima Rp 1 juta dan akan disalurkan dalam lima tahap.
“Proses DIPA dari Program BSU senilai Rp 8,78 triliun ini sudah selesai dilakukan dan telah dicairkan untuk 2,09 juta pekerja,” ujar Menko Airlangga Hartarto, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Pada Triwulan III-2021, BPUM ditargetkan dapat tersalur sebesar Rp 3,6 triliun untuk tiga juta peserta baru, dan bantuan PKL ditargetkan dapat tersalurkan Rp 1,2 triliun kepada satu juta peserta baru.
Program bantuan PKL itu akan akan menjaga keberlangsungan usaha pedagang kaki lima dan warung yang tersebar di seluruh Indonesia.
Realisasi penyaluran BPUM hingga pertengahan Agustus lalu telah mencapai Rp 14,21 triliun untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro atau sebesar 92,52% dari total anggaran Rp 15,36 triliun. Suhamdani
