SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Indonesia mendapatkan kehormatan dalam kancah perekonomian dunia, dengan memegang estafet Presidensi G20 yang akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30-31 Oktober 2021 mendatang di Roma.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua I Bidang Sherpa Track, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melalui rilisnya ke Joglosemarnews.
“Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu,” ujar Menko Airlangga Hartarto.
Dijelaskan, G20 merupakan forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons atas krisis ekonomi pada tahun 1997/1998.
G20 beranggotakan 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia dan satu perwakilan regional, yaitu Uni Eropa, yang memiliki PDB terbesar di dunia.
Negara-negara yang tergabung dalam G20 ini terbukti telah berkontribusi pada 85% PDB dunia, 75% perdagangan dunia dan 80% investasi global, serta meliputi dua pertiga populasi penduduk dunia.
Airlangga menjelaskan, dalam menentukan presidensi, G20 memiliki mekanisme regional basket rotation, di mana saat ini adalah giliran negara yang berada di basket Asia.
Perlu diketahui, bahwa Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 merupakan kali pertama bagi Indonesia, karena dari basket Asia, baru empt negara, yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan dan Saudi Arabia yang sudah pernah menjadi tuan rumah Presidensi G20.
Merujuk pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12/2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Luar Negeri akan mengoordinasikan bahasan topik non keuangan (Sherpa Track).
Kemudian Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mengoordinasikan bahasan topik keuangan (Finance Track). Sementara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan mengoordinasikan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media.
Menko Airlangga menjelaskan, Pemerintah Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 ini dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia, baik di bidang ekonomi, pembangunan sosial dan juga politik.
“Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19,” jelasnya.
Presidensi G20 tersebut diprediksi akan bisa memberikan beberapa manfaat langsung, jika pertemuan dilaksanakan secara fisik.
Di antaranya adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor.
”Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin muncul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali,” ujar Menko Airlangga.
Di samping memberikan keuntungan secara ekonomi, Presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi.
Antara lain dengan Undang-undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan Investor Global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menggunakan forum G20 untuk mendorong kepentingan Indonesia terkait pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta kerja sama produksi dan distribusi vaksin.
Menko Airlangga menjelaskan, pemerintah akan mendorong penguatan komitmen global untuk memastikan vaksin sebagai global public goods. Dan pada saat yang sama meningkatkan kepastian aksesabilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah,” papar Airlangga.
Bakal berlangsung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia bertema ”Recover Together, Recover Stronger” akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pengendalian Covid-19 di tanah air.
Seluruh rangkaian pertemuan dan side events, akan diselenggarakan secara hybrid dan/atau fisik dengan memperhatikan kondisi pengendalian transmisi virus Covid-19 sebagai parameter.
”Prioritas Pemerintah tetap melindungi masyarakat Indonesia dari potensi paparan virus Covid-19. Namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan Delegasi peserta konferensi. Seluruh pertemuan dan side events G20 di bawah Presidensi Indonesia, akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat,” ungkap Menko Airlangga.
Karena itulah, menurut Airlangga, sudah disusun bersama sejumlah parameter kesehatan yang bisa mendukung pelaksanaan pertemuan.
Antara lain, level asesmen situasi pandemi yang mengacu pada standar WHO, cakupan vaksinasi minimum di lokasi pertemuan, kasus aktif yang rendah, dan ketersediaan rumah sakit tipe A.
Sepanjang Presidensi Indonesia dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, akan diadakan sekitar 150 pertemuan dan side events yang terbagi atas pertemuan pada tingkat kelompok kerja (Working Groups), tingkat Menteri, tingkat Sherpa dan Finance Deputies, hingga KTT.
“Jumlah delegasi yang hadir per pertemuan berkisar antara 500 sampai dengan 5.800 sepanjang tahun,” jelas Menko Airlangga.
Sesuai perannya sebagai Presidensi G20, Indonesia akan melakukan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang.
Di samping itu juga membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global melalui isu-isu terkait Transformasi Digital dan Ekonomi Inklusif.
Dalam hal ini, Pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi yang kuat antar Kementerian/Lembaga yang terlibat di dalam 16 Working Groups (WG).
Sementara, untuk elemen non-Pemerintah serta Masyarakat Sipil dan Madani, akan ikut terlibat di dalam 10 Engagement Groups (EG).
Pelibatan partisipan dari berbagai unsur lapisan masyarakat itu mengindikasikan demokratisasi dalam membahas dan menentukan isu-isu strategis di tatanan global. Juga mencerminkan langkah inklusif, yakni keterbukaan Pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan bertata kelola baik.
Berbagai upaya tersebut, menurut Menko Airlangga, sekaligus untuk menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global. Suhamdani
