WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Belum lama ini ada informasi yang menyatakan bahwa Pemkab Wonogiri menolak pemberian vaksin COVID-19 jenis Johnson & Johnson. Benarkah informasi itu?
Jika benar apa alasan Pemkab Wonogiri menolaknya? Apakah capaian vaksinasi sudah melebihi target atau ada faktor lainnya.
Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Bupati Wonogiri, pihaknya menyatakan bahwa informasi tersebut memang seperti itu. Pemkab Wonogiri memang menolak pemberian vaksin COVID-19 jenis Johnson & Johnson tersebut. Namun demikian ada alasan tertentu di balik penolakan tersebut.
Bupati yang akrab disapa Jekek ini menerangkan, pemberitahuan soal pemberian vaksin COVID-19 jenis Johnson & Johnson sangat mendadak. Di samping itu menurut informasi dosis yang diberikan minim.
“Jumlahnya sekitar 9.000 dosis. Itu juga harus dihitung dosis keduanya bagaimana. Ini soal teknisnya, bukan menolak karena ada unsur tertentu. Ini perlu diluruskan,” kata Bupati kepada wartawan di komplek Setda Wonogiri, Jumat (5/11/2021).
Bupati menerangkan, saat itu pihaknya sedang fokus melakukan vaksinasi di tahap pertama. Dimana mayoritas vaksin yang didapatkan adalah merk Sinovac. Capaian vaksinasi ketika diberi jatah vaksin Johson & Johnson pun sudah mencapai sekitar 86 persen. Akan sulit juga mendapatkan sasaran bagi sasaran vaksin Johnson & Johnson.
“Beda kalau Johnson & Johnson ini diberikan di awal, saat capaian vaksinasi kami masih 30 persen, masih banyak sasarannya. Menolak itu karena capaian vaksinasi dosis pertama sudah di angka 86 persen pada waktu itu,” tegas pria yang akrab disapa Jekek itu.
Dia menambahkan, jika vaksin itu disebar di 25 kecamatan dan 34 fasilitas kesehatan yang ada di Kota Sukses akan sangat sulit mendapatkan sasaran. Apalagi untuk stok vaksin di dosis keduanya.
Di lain sisi, Bupati juga menunjukkan data dari Provinsi Jawa Tengah terkait integrasi data antara aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) dan P-Care vaksinasi. Menurut dia, aplikasi SMILE secara singkat adalah aplikasi yang mencatatkan distribusi vaksin, sedangkan aplikasi P-Care dapat dikatakan sebagai aplikasi yang mencatatkan realisasi.
Khusus Wonogiri, selisih data soal vaksinasi dari dua aplikasi yang diintegrasikan hanya 187 dosis vaksin. Padahal, di kota/kabupaten lain selisih data vaksinasi mencapai ribuan bahkan puluhan ribu.
“Dugaannya ada selisih ini karena vaksin yang multidosis, saat diambil kurang pas. Ketika dibuka masih sisa dua dosis, itu kan juga bisa. Kalau sudah begitu kan besoknya sudah tidak bisa dipakai,” kata Jekek.
Minimnya selisih data ini menurut Jekek bisa ditekan dengan pola distribusi vaksin yang dilakukan di Wonogiri. Distribusi vaksin disesuaikan dengan kemampuan dari tiap faskes.
“Stok vaksin ini tidak digelontorkan secara kolosal, dikontrol oleh Dinkes (Dinas Kesehatan). Dengan begitu, stok vaksin tidak menumpuk di faskes tapi diatur Dinkes,” kata dia.
Input data vaksinasi ke aplikasi itu harus dilakukan secara real time. Selain itu, dilakukan pembagian tugas bersama dengan TNI/Polri untuk menginput data vaksinasi. Semua stok vaksin menjadi tanggung jawab kolektif.
Hingga saat ini calaian vaksinasi di Wonogiri mencapai 89,84 persen. Bupati menuturkan, vaksinasi dosis kedua sudah mencapai angka 58 persen. Pihaknya pun saat ini menunggu distribusi vaksin untuk penyuntikan dosis kedua. Aris
