SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Meski sempat menyatakan tidak sependapat bahkan menolak rencana hutang Rp 200 miliar, tiga partai di Sragen akhirnya tak kuasa melawan arus.
Mereka akhirnya berbalik pemikiran dan ikut menyetujui dengan nominal hutang diturunkan menjadi Rp 160 miliar.
Kondisi keuangan daerah yang defisit Rp 230 miliar di 2022 dan urgensi pembangunan jalan serta pasar yang selaras dengan aspirasi masyarakat, menjadi alasan berbalik menyetujui.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sragen, Sri Pambudi mengatakan dalam forum rapat Banggar bersama eksekutif Selasa (2/11/2021), fraksinya sudah berupaya memberi opsi agar Pemkab tidak berhutang.
Yakni dengan melakukan efisiensi anggaran serta membangun infrastruktur dengan metode multiyears.
Namun ternyata paparan eksekutif kondisi keuangan daerah di 2022 membuat opsi itu mustahil dilakukan. Sebab APBD tahun 2022 diproyeksi dalam kondisi defisit Rp 230 miliar.
Belum lagi di 2023, ada pengajuan anggaran untuk Pemilu dari KPU dan Bawaslu sebesar Rp 100 miliar.
Dengan kondisi defisit sebanyak itu, Sragen tidak akan ada kegiatan dan kerusakan infrastruktur jalan yang mendesak, akan semakin tertunda-tunda.
“Setelah mendapat masukan dari teman-teman di fraksi kami, kondisi jalan yang akan dibiayai dari hutang itu ternyata memang sudah rusak. Dan jalan-jalan itu ternyata selama ini masuk dalam usulan masyarakat di tiap reses teman-teman. Kemudian pasar juga, artinya pembangunan itu memang menjadi hal yang perlu diprioritaskan. Sehingga akhirnya menyetujui hutang, tapi kami minta diturunkan angkanya jadi Rp 160 miliar,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Rabu (3/11/2021).
Pambudi menjelaskan meski hutang itu akhirnya disepakati oleh forum, namun keputusan akhir Golkar akan dituangkan pada pendapat akhir fraksi.
Saat ini, rencana hutang itu baru disetujui di tataran KUA-PPAS.
“Keputusan akhirnya nanti baru akan kami tuangkan di pendapat akhir fraksi,” jelasnya.
Dinamika Pembahasan
Senada, Ketua DPC Partai Gerindra Sragen, Wahyu Dwi Setyaningrum menyampaikan sejak awal, fraksinya sudah mencoba menawarkan beberapa opsi dan alternatif agar Pemkab tidak berhutang.
Di antaranya dengan memaksimalkan lobi ke provinsi dan pusat untuk mencari kucuran anggaran yang bisa digunakan untuk membangun.
Namun ternyata melihat dinamika pembahasan di rapat Banggar, eksekutif menyampaikan anggaran untuk pembangunan jalan dan pasar tidak mencukupi karena kondisi APBD didera defisit.
“Padahal jalan dan pasar itu setelah dikaji ternyata sangat urgen untuk segera diperbaiki. Akhirnya disepakati jalan tengah, Pemkab mencari pinjaman bank dengan nominal sesuai yang dibutuhkan, tidak sebesar 200 miliar seperti pengajuan awal. Namun disepakati hanya Rp 160 miliar,” terangnya.
Sementara, Ketua DPC Demokrat Sragen, Budiono Rahmadi menyampaikan sebenarnya dari awal partai dan fraksinya tidak setuju dengan wacana hutang.
Namun melihat fraksi-fraksi lain menerima, delegasi partainya di Banggar tak berdaya sehingga akhirnya memilih realistis dan ikut menyetujui.
“Walaupun kita ngotot tidak setuju ya percuma,” tuturnya.
Meski demikian, ia memberi penekanan setidaknya fraksinya sudah memberi catatan-catatan agar uang hasil hutang benar-benar digunakan untuk membangun sesuai skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
“Utamanya pembangunan jalan dan akses ekonomi utama sehingga bisa mendukung perekonomian masyarakat,” tandasnya. Wardoyo
