JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyoroti kenaikan harga minyak goreng yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.
Kenaikan tersebut dirasa memberatkan UMKM, khususnya sektor kuliner, yang otomatis menggunakan komoditas minyak goreng sebagai bahan baku produksi.
Dilansir dari republika.co, harga minyak goreng yang tertera pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) adalah sebesar Rp 16.800 per kg pada Selasa (2/11/2021).
Padahal, harga minyak goreng kemasan standar yang ditetapkan pada acuan Kementerian Perdagangan sebesar Rp 11.000 per liter.
Ketua Umum Akumindo, Ikhsan Ingratubun menyayangkan keputusan pemerintah yang menerapkan sistem mekanisme pasar khusus untuk komoditas pangan pokok.
Pasalnya, komoditas pangan pokok menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Terlebih, bagi UMKM yang saat ini sedang merangkak kembali di tengah turunnya kasus Covid-19.
“Tidak bisa dan tidak benar harga pangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Itu keliru karena produsen bisa semena-mena terhadap pengusaha mikro dan kecil,” kata Ikhsan sebagaimana dikutip dari republika.co, Selasa (2/11/2021).
Iksan menilai, kenaikan harga-harga bahan pokok belakangan ini menjadi sebuah ironi di tengah upaya pemerintah menumbuhkan usaha mikro dan kecil selama pandemi. Akumindo pun mendesak pemerintah agar tidak bersikap acuh terkait permasalahan ini.
“Akumindo menolak kenaikan harga minyak goreng yang terjadi. Kami mendesak Kementerian Perdagangan segera intervensi terhadap harga-harga bahan pokok,” tutur Ikhsan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memastikan lancarnya ketersediaan minyak goreng di dalam negeri di tengah kenaikan harga minyak goreng.
Masyarakat pun tidak perlu khawatir mengenai kelangkaan minyak goreng di pasaran.
“Harga minyak goreng saat ini tetap mengikuti mekanisme pasar. Saat ini harganya sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga CPO,” ujar Oke.
Menurut Oke, saat ini pemerintah masih melihat kenaikan yang terjadi sebelum melakukan intervensi.
“Pemerintah masih memantau dan mempelajari seberapa lama (kenaikan harga) akan terjadi sehingga keputusan intervensi harga harus dilakukan,” ujarnya. Grahita Narasetya
