![Bupati Wonogiri Bupati Wonogiri](https://joglosemarnews.com/images/2021/11/IMG-20211115-WA0047.jpg)
WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM —
Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek menegaskan tak mentoleransi sedikitpun perbuatan kekerasan terhadap anak, termasuk pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tak boleh ada ruang sekecil apapun bagi terciptanya peluang kasus yang sama ke depan.
Semua pihak termasuk masyarakat diminta turut aktif akan hal itu. Semua temuan kasus didorong untuk masuk ke ranah hukum. Ini agar ada efek jera dan muncul pembelajaran di ranah publik.
Dia juga meminta kepada para tokoh masyarakat, jika ditemui kasus serupa jangan sampai diselesaikan dengan pernikahan.
“Kalau sudah dinikahkan, dua tiga bulan bercerai siapa yang mau bertanggung jawab? Di beberapa wilayah, mungkin karena faktor tertentu dinikahkan selesai,” tegas Bupati, Senin (15/11/2021).
Menikah menurut Bupati, tidak menyelesaikan masalah karena berangkat dari kondisi yang tidak normal. Kalau menikah lalu pada akhirnya bercerai yang dirugikan adalah pihak perempuan.
Jika berakhir di perceraian, perempuan yang dirugikan bisa terganggu tumbuh kembang, mental dan juga anaknya. Persoalan itu, menurut dia sangat krusial.
Jekek-sapaan akrabnya-mendorong sensitifitas lingkungan harus ditingkatkan. Hal ini agar tidak terjadi kasus-kasus yang melanggar undang-undang perlindungan anak (UUPA) dalam skala yang lebih tinggi.
Menurut Jekek, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Wonogiri disebabkan oleh sejumlah persoalan. Misalnya, orang tua anak yang merantau yang mengakibatkan si anak tinggal di rumah bersama kakek/nenek maupun anggota keluarga yang lain hingga kurang mendapatkan pendampingan.
Selain itu, bisa disebabkan karena ketidaksiapan dalam mengakses teknologi dan informasi. Contohnya, anak yang belum bersekolah kini juga banyak yang sudah akrab dengan handphone atau gawai lainnya.
“Pengawasan orang tua juga tidak seketat dulu, mau tidak mau faktanya seperti itu. Konsentrasi orang tua juga terbelah dengan adanya media sosial, ini kan juga faktor tersendiri,” ujar Jekek.
Dia menuturkan, hal-hal seperti itu yang harus dievaluasi. Akan dilakukan penguatan identitas kultur budaya hingga relasi sosial di tengah masyarakat. Dengan begitu, dampak negatif dari kemajuan teknologi bisa ditekan.
Dia mengatakan, dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak bisa muncul kesadaran baru di kalangan orang tua bahwa ada problematika di tengah masyarakat.
“Yang perlu dilakukan, orang tua memberikan pendampingan. Membuka ruang komunikasi dengan anak sefleksibel mungkin. Pola pendampingan harus diubah, anak diberi ruang edukasi. Harus ada manajemen waktu dari orang tua. (Anak) jangan diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya karena fakta menunjukkan ada dampak negatifnya kalau anak dibebaskan sebebas-bebasnya,” beber dia.
Dia mendorong pemerintah desa untuk memberikan pembekalan kepada ibu-ibu, utamanya di usia subur dan memiliki anak balita sebagai pemberdayaan perempuan. Dengan begitu, ada transfer informasi yang utuh soal apa dan bagaimana yang harus dilakukan sebagai ibu di tengah perkembangan zaman.
Pria penyuka aneka olahraga itu membeberkan, saat awal menjabat sebagai bupati 2016 lalu dalam satu tahun ada 86 kasus terkait UUPA.
Atas kondisi itu, dibentuklah Satgas Wonogiri Sayang Anak hingga tingkat desa sebagai satgas pendampingan bersama dengan pihak-pihak terkait pun dihidupkan kembali. Hasilnya, kasus kekerasan terhadap anak berhasil ditekan.
“Sebelum pandemi, kita hanya 24 kasus dalam satu tahun. Tapi saat pandemi ada kenaikan. Artinya saat ruang interaksi berkurang, disitu ada potensi terjadinya kasus-kasus yang masuk dalam kualifikasi UUPA,” kata dia. Aris
- Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
- Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
- Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
- Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com