SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik hutang Rp 200 miliar yang direncanakan oleh Pemkab Sragen terus menuai sorotan.
Setelah beberapa partai menolak rencana itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menegaskan sikap politiknya.
“Kalau kami dari PKS setuju. Tapi setuju untuk tidak hutang,” papar Ketua DPD PKS Kabupaten Sragen, Rohmat Tejo Kuncoro, kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (2/11/2021).
Rohmat mengatakan penolakan itu didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama dari pencermatan fraksinya, beberapa proyek infrastruktur yang akan dibiayai dari dana utang itu dinilai tidak begitu mendesak.
Menurutnya, wacana penggunaan utang untuk pasar Nglangon hingga gedung Pemkab Terpadu, dinilai masih belum begitu perlu untuk segera dibangun.
“Kalau saya lihat, infrastruktur yang akan dibangun dari utang itu, nggak begitu mendesak. Makanya kalau harus berhutang kami nggak setuju,” terangnya.
Sebaliknya, mantan anggota DPRD Sragen tahun 1999-2004 itu menilai seharusnya Pemkab, dalam hal ini eksekutif, lebih cerdas lagi menyiasati kondisi keterbatasan anggaran daerah.
Misalnya dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor pasar. Hal itu pernah dilakukan penelitian ada 2002 di mana masih ada potensi pendapatan dari pasar yang belum tergali dan tertangani secara maksimal.
“Setahu saya tahun 2002 pernah ada penelitian mendalam tentang potensi pendapatan (PAD). Kita tidak punya tambang seperti emas atau apa di daerah. Andalan kota hanya pajak retribusi. Dan ini belum tergali maksimal,” terangnya.
Lebih lanjut, Rohmat memandang dalam situasi minim sumber pendapatan itu, pemimpin daerah harusnya lebih punya kepiawaiannya untuk menarik investor.
Menurutnya pengembangan infrastruktur di Sragen timur utamanya di Sambungmacan, bisa menjadi nilai tawar tersendiri bagi Sragen untuk menggaet investor.
“Itu yang menurut kami harusnya dilakukan oleh Pemkab. Saya kira perlu dikaji lagi, pokoknya kalau bisa ya jangan hutang. Saya tidak setuju kalau hutang diandalkan untuk menutup APBD,” tegasnya.
Di sisi lain, ia memandang situasi pandemi yang mana rakyat serba prihatin saat ini, seharusnya pemerintah juga ikut berempati.
Yakni dengan memberi contoh menghemat pengeluaran daerah dan menekan penggunaan anggaran yang dinilai tak mendesak.
Seperti pembangunan gedung Pemkab Terpadu yang dinilai belum mendesak, mestinya tidak dipaksakan dibangun apalagi harus berhutang.
Lantas kebijakan berhutang di situasi rakyat yang sulit seperti ini justru menunjukkan gaya hidup pemerintah yang tidak elegan dan tak berempati ke masyarakat.
“Kalau mau mbangun gedung Pemkab Terpadu kan masih bisa nanti kalau situasi sudah normal,” tandasnya.
Gencarkan Terobosan
Pemkab juga diharapkan bisa lebih gencar mengembangkan terobosan dan inovasi yang berimbas positif terhadap pendapatan daerah.
Seperti Raihan predikat WTP dari BPK yang kemudian diganjar bonus DID Rp 14 miliar dari Kemenkeu.
Lalu meningkatkan sinergitas ke pusat untuk mendapat bantuan anggaran baik melalui jalur politik atau langsung ke pusat. Dengan begitu maka akan membuat Pemkab lebih elegan dan menghindarkan dari opsi terburuk berhutang.
“Kami PKS juga aktif mencari bantuan-bantuan dan anggaran lewat DPR RI. Nah lewat situ kan sebenarnya ikut menyelesaikan persoalan itu (keterbatasan anggaran). Saya kira harus bersinergi dengan kekuatan yang lain. Dan menurut saya hutang itu opsi terburuk. Wong kalau Pemkab hutang, ora wurung yang harus bayar hutangnya ya masyarakat. Kecuali kalau pemerintah punya terobosan istimewa, baru kita acungi jempol. Bisa mbangun tapi berhutang itu menurut saya sangat tidak elegan,” tandasnya. Wardoyo
