SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua Komisi I DPRD Sragen, Thohar Ahmadi mengendus pelaksanaan seleksi pengisian penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang saat ini berlangsung, sarat indikasi “dimainkan”.
Hal itu disampaikan usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pantauan pelaksanaan ujian tertulis seleksi Perdes di salah satu LPPM pihak ketiga, Senin (6/12/2021).
Kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , ia mengatakan ada beberapa poin catatan yang ia cermati dari perjalanan seleksi Perdes yang digelar di ratusan desa saat ini.
“Yang pertama, saya melihat ada indikasi sepertinya seleksi Perdes ini seperti mau dimain-mainkan. Itu terlihat saat awal kita panggil Kabag Pemerintahan, kita mintai data berapa desa, berapa kekosongan formasi dan LPPM yang digandeng, nggak pernah dikasih. Alasannya harus seizin Ketua DPRD dan Sekda. Itu kan sudah nggak transparan. Padahal kami DPRD dan Komisi I itu yang membidangi, punya hak untuk melakukan fungsi kontrol,” paparnya Senin (6/12/2021).
Meski kemudian Kabag diganti dan Kabag terbaru sudah terbuka soal data, Thohar memandang indikasi awal yang tertutup itu sudah mengisyaratkan ada sinyal ketidakberesan.
Lantas, catatan kedua, dari pengamatannya ada beberapa Kades yang tidak jujur dan seolah tidak tahu.
Bahkan ada Kades yang saat ditanya kapan ujian tertulisnya, menjawab sudah digelar padahal barusaja digelar. Jawaban itu, menurutnya, terkesan mengisyaratkan ada yang ditutupi atau ada ketakutan tersendiri.
“Saya enggak habis pikir, kenapa ditanya jadwal ujian saja kesannya ditutupi. Enggak jujur, apa takut ketahuan atau sudah ada yang intervensi. Ini kan makin mencurigakan,” ulasnya.
Lebih lanjut, legislator asal Partai Golkar itu menyampaikan catatan ketiga adalah perihal lokasi pelaksanaan ujian tertulis.
Menurutnya, hasil sidak mendapati ada lokasi pelaksanaan ujian tertulis CAT yang kurang layak. Hal itu ditemukan saat pelaksanaan ujian CAT di UMKU Kudus.
“Jarak kursinya berhimpitan, kemudian kondisi tempat duduk juga kurang memadai. Saya melihat kurang nyaman dan layak lah untuk ujian. Makanya harapan kami ke depan bisa lebih dibenahi dan dipersiapkan agar lebih nyaman. Kalau lokasi ujiannya kurang memadai, bagaimana mungkin peserta bisa mengerjakan dengan baik,” jelasnya.
Atas temuan dan catatan-catatan itu, ia mengingatkan kepada pihak Pemkab, panitia penyelenggara hingga LPPM yang digandeng, untuk bisa memperbaiki kekurangan.
Terutama transparansi dalam pelaksanaan tahapan ujian dan penilaian. Dari pantauannya di UMKU, keluhan skor CAT yang sempat tidak dimunculkan, sudah diperbaiki dengan langsung dimunculkan di komputer selesai pelaksanaan ujian.
“Karena suara-suara di masyarakat juga menyoroti sepertinya ada yang dimain-mainkan dari seleksi Perdes ini. Harapan kami ke depan semua lebih transparan. Itu saja. Kalau soal indikasi permainan uang, baru sebatas rumor. Kami juga akan meninjau lokasi-lokasi LPPM lainnya,” imbuhnya.
Sementara, Sekda Sragen, Tatag Prabawanto mengatakan jika ada masyarakat atau pihak yang memegang bukti terkait kecurangan pelaksanaan penjaringan Perdes, diminta bisa melapor.
Termasuk apabila ada indikasi suap atau bayar membayar dan ada bukti, dipersilakan untuk langsung melapor ke aparat berwenang.
“Silakan kalau ada yang punya bukti misal ada calon yang membayar uang agar lolos, atau yang lolos ternyata membayar uang, laporkan saja ke aparat penegak hukum. Biar diproses,” tandasnya. Wardoyo
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
