KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM –Ratusan massa dari Aliansi Ummat Islam Karanganyar atau AUIK menggelar unjuk rasa di Alun-Alun Karanganyar,
Jumat (24/12/2021).
Unjuk rasa itu mendesak Polres Karanganyar menerapkan Pasal 156 KUHP tentang
penodaan agama dan tidak hanya sekadar dengan pasal 335 KUHP tentang ancaman kekerasan.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menilai perbuatan Tersangka DHS (43) yang menarik jilbab karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Karangpandan, beberapa waktu lalu merupakan masalah serius merendahkan martabat wanita muslimah.
Selain itu, perbuatan tersangka tersebut berimplikasi kategori melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).
“Menurut kami kasus ini serius karena menarik paksa jilbab wanita muslimah sehingga polisi harus cermat menentukan pasal yang akan dikenakan pada tersangka,” ujarnya pada aksi tersebut.
Selain itu lanjut Fadlun Ali, polisi perlu mempertimbangka n melengkapi berkas perkara dengan keterangan saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia maupun saksi ahli agama.
“Hal ini penting agar pada persidangan di Pengadilan nanti bisa terlihat bahwa kasus itu ada implikasi penodaan simbol agama,” tandasnya.
Aksi demo itu sedianya hendak dilakukan di depan Mapolres Karanganyar, namun dihadang polisi sehingga terpaksa menggelar unjuk rasa di Alun-Alun Karanganyar.
Sementara itu Kapolres Karanganyar AKBP Syafi Maulla melalui Wakapolres Kompol Purbo Adjar Waskito menegaskan jika kasus tersebut bukan penistaan agama melainkan dugaan tindak kekerasan. Bahkan polisi bertindak profesional menetapkan status DHS (43) sebagai tersangka.
“Ini mereka beda pemahaman saja yang mana menganggap kasus ini bukan penistaan simbol agama tetapi lebih pada dugaan tindak kekerasan. Berdasar alat bukti kasus ini terus berjalan sehingga semestinya tidak perlu aksi unjuk rasa karena polisi bertindak profesional.”
“Kita tahu polisi respon cepat dalam 1×24 jam p
menproses dan menetapkan tersangka serta menahan DHS sehingga clear dan itu harus dipahami sehingga perlu didukung bersama dan jauhkan rasa curiga apalagi menggunakan pendekatan unjuk rasa,” tandas Wakapolres.
Beni Indra
