JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Duh Ada 167 Polisi, TNI dan PNS di Sragen Ketahuan Masuk Data Penerima BPNT. Langsung Dicoret dari Daftar, Uang Kembali ke Kas Negara

Anggota Komisi VIII DPR RI, Paryono saat memberikan keterangan pers di sela kunjungan monitoring pencairan BPNT di Sragen, Senin (31/1/2022). Foto/Wardoyo
   

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebanyak 167 data penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Sragen dicoret dari daftar.

Pasalnya mereka terdeteksi tidak layak menerima karena berstatus sebagai anggota TNI, Polri, PNS (ASN) dan pegawai BUMN.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Finuril Hidayati mengatakan 167 data itu sudah dianulir saat proses skrining awal yang dilakukan oleh Dinsos jauh-jauh hari sebelum tahap verifikasi data terakhir saat ini.

Mereka terlebih dahulu dicoret karena ketahuan berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri dan Pegawai BUMN yang memang tidak layak untuk menerima.

“Ada sekitar 167 data TNI, Polri, ASN dan pegawai BUMN yang kita coret saat skrining di kabupaten dulu. Jadi sebelum Bu Mensos bilang, kita sudah tahu duluan dan langsung kita coret,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM saat mengawal pencairan BPNT di Kecamatan Sambungmacan, Senin (31/1/2022).

Finuril Hidayati. Foto/Wardoyo

Dengan pencoretan 167 data itu, Finuril memastikan saat ini di Sragen sudah tidak ada lagi TNI, Polri, PNS dan pegawai BUMN yang masuk daftar penerima BPNT.

Karena dicoret, nantinya dana jatah BPNT data yang teranulir itu akan kembali ke kas negara.

Baca Juga :  354 Taruna SMK Negeri I Plupuh Resmi Dilantik Wakil Bupati, Pamerkan Karya Kreatif dan Bela Diri

Mengenai teknis pengembaliannya, kewenangan penuh ada di bank yang ditunjuk sebagai penyalur dalam hal ini Bank Himbara. Yang jelas untuk data yang teranulir karena tidak layak menerima, KKS tidak akan dibagikan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan di Sragen sampai saat ini masih ada 3.780an Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang jatah BPNT-nya belum tersalurkan.

Namun jumlah itu sebagian sudah dianulir setelah melalui proses skrining di tingkat kabupaten.

Data itu masih diverifikasi lagi, sehingga dimungkinkan jumlah riil KPM yang bisa mencairkan sesuai haknya diperkirakan sekitar 1.200an.

“Hari ini sebenarnya kita tetap mengundang 3780an KPM. Tapi kayaknya dari 3 tempat itu total paling sekitar 1.200an yang hadir dan mencairkan. Karena sebagian sudah terverifikasi dan tidak layak menerima. Tapi nanti jumlah akhirnya masih menunggu rekapan,” urainya.

Finuril menambahkan pencairan BPNT kali ini merupakan penyelesaian BPNT yang belum tercairkan dari beberapa tahapan.

Sebenarnya, para KPM sudah diberi 5 kali kesempatan saat pencairan di 20 kecamatan saat beberapa waktu lalu.
Namun sebagian belum bisa hadir.

Baca Juga :  Geger Warga Sragen Wetan, Aksi Bunuh Diri dari Atap Rumah Berhasil Digagalkan Anggota Reserse Kriminal Polsek Sragen Kota

“Kita sudah datang, kita beri waktu 2 hari. Nanti kalau masih ada yang belum mencairkan, kita akan koordinasi dengan BNI. Nanti kalau sampai Februari masih ada juga yang belum mencairkan, kita koordinasi dengan BNI lagi,” tandasnya.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR RI, Paryono menyampaikan selain TNI, Polri, PNS, data teranulir lainnya adalah mereka yang sudah meninggal masih terdaftar, juga dipastikan tak akan bisa mencairkan.

Semua dana dari BPNT yang tidak layak menerima itu nantinya akan dikembalikan lagi ke kas negara.

Ia memastikan setelah evaluasi terakhir yang disampaikan Mensos saat rapat dengan DPR RI 19 Januari lalu, diharapkan tidak ada lagi data TNI, Polri, dan PNS yang masih masuk daftar penerima BPNT..

“Iya. Nanti yang sudah meninggal dunia, yang sudah pindah domisili, yang tidak layak, lalu TNI Polri PNS, itu dananya akan dikembalikan ke kas negara,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI, Paryono saat hadir memantau pencairan BPNT di Gedung Lansia Sragen. Wardoyo

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com