JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Merespon peningkatan kasus varian Omicron saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan bahwa percepatan vaksinasi dan peningkatan protokol kesehatan merupakan suatu keharusan, sekaligus untuk menjaga kegiatan perekonomian tetap tumbuh.
Tren pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi ini perlu terus dijaga. Sementra pandemi sendiri menjadi ujian dan tantangan baik di sisi kesehatan maupun ekonomi bagi semua negara, termasuk Indonesia.
Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto.
Dia mengatakan, Pemerintah terus berupaya maksimal untuk dapat menyelesaikan berbagai dampak yang timbul serta memitigasi resiko yang muncul melalui kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan dan menjaga kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,69%, dengan pertumbuhan tertinggi dialami pada Q2-2021 sebesar 7,07% yang sekaligus merupakan pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir,” ujar Menko Airlangga saat memberikan sambutan pada acara BRI Microfinance Outlook 2022 di Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut tercermin dari berbagai indikator pertumbuhan di sektor riil yang mengalami peningkatan. Dana Pihak Ketiga juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,2% (yoy) dengan tingkat NPL yang terjaga di level 3%.
Hal itu menurut Airlangga, memperlihatkan bahwa peningkatan geliat ekonomi dan optimisme mulai dirasakan oleh masyarakat di segala lapisan.
“Guna meneruskan pemulihan ekonomi, Pemerintah telah mengalokasikan Rp 455,62 triliun anggaran PC-PEN untuk tahun 2022. Di tahun ini, UMKM juga akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN guna mendorong pemulihan yang lebih cepat,” ujar Menko Airlangga.
Pemerintah juga mendorong Front Loading berbagai Kebijakan Insentif Fiskal dan Perlindungan Sosial di awal tahun 2022 ini.
Selanjutnya, sebagai wujud keberpihakan dan dukungan bagi sektor UMKM yang sangat terdampak selama masa pandemi, Pemerintah memberikan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban para debitur.
Pemerintah juga mendorong peningkatan perluasan akses pembiayaan untuk UMKM melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, agar porsi kredit UMKM ditingkatkan pada tahun 2022 sebesar 20% dan secara bertahap menjadi 30% pada tahun 2024.
Di samping itu, menurut Menko Airlangga, Pemerintah juga telah membentuk holding BUMN pembiayaan ultra mikro (UMi), dengan PT Bank Rakyat Indonesia sebagai induk usaha, untuk menggabungkan entitas-entitas utama yang dapat mengembangkan segmen ultra mikro lebih baik dengan target penambahan 29 juta pelaku usaha yang dapat terlayani pada tahun 2024.
Airlangga yang juga Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong pengembangan program Kredit Usaha Rayat (KUR) untuk dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas lagi.
Selain memberikan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 30 Juni 2022, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR yang pada tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp 373,17 triliun atau meningkat 30% dari tahun lalu.
“Hal ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah untuk membantu UMKM mengakses pembiayaan usaha yang terjangkau melalui KUR,” kata Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Pemerintah juga telah mengeluarkan skema KUR Super Mikro yang diutamakan untuk Ibu Rumah Tangga dan Pekerja terkena PHK, mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, dan melakukan perubahan kebijakan KUR Khusus bagi korporatisasi petani dan nelayan serta kembali melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR.
Berbagai upaya kebijakan KUR tersebut, jelas Menko Airlangga, mendorong kinerja penyaluran KUR yang sampai dengan 7 Februari 2022 dan telah terealisasikan sebesar Rp 25,94 triliun atau 6,95% dari target penyaluran sebesar Rp 373,17 triliun yang diberikan kepada 650.000 debitur. Tingkat NPL KUR terjaga di level 0,98% dengan total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp 382 triliun.
“Melalui sinergi yang solid antara Pemerintah dan swasta dalam hal ini BUMN untuk memberikan perhatian lebih kepada usaha mikro, diharapkan dapat memulihkan kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik atau bahkan melampaui masa pra-Covid-19. Semoga niat baik kita semua diridhoi oleh Allah SWT,” pungkas Menko Airlangga. Suhamdani
