SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Sriyanto Saputro menyoroti keberadaan kartu tani yang dinilai tak banyak membantu nasib petani.
Ruwetnya mekanisme penebusan dengan harus menyetor saldo yang tak sebanding dengan kuota pupuk yang didapat, justru banyak menuai keluhan petani.
Karenanya, legislator asal Gerindra itu mendorong pemerintah untuk berani mengambil kebijakan dengan menambah subsidi pupuk agar kebutuhan petani tercukupi.
“Kalau saat ini soal kartu tani mau dihapus atau tidak tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana rakyat petani ini gampang mendapat pupuk, gampang mendapat saprodi. Kalau mau digunakan, ya (kartu tani) harus sembodo, pupuknya dipenuhi kebutuhan petani. Buat apa petani gagah punya kartu kayak ATM tapi harus nyetor uang dulu untuk isi saldo bayar pupuk tapi jatah pupuknya nggak memenuhi,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM di sela launching Sedulur Sriyanto dan Program Mesem menuju Senayan 2024 di Desa Bandung, Ngrampal, Sragen, Sabtu (19/2/2022).
Sriyanto menguraikan apalah artinya petani memiliki kartu tani jika kartu itu tidak bermanfaat.
Ia memandang persoalan bukan pada kartu tani namun pada komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani.
“Jadi esensinya bukan soal dihapus. Dihapus kartu tani pun tapi kebijakannya tetap sama ya nggak ada manfaatnya,” jelasnya.
Ia pun mendorong saatnya pemerintah mengambil kebijakan dengan keperpihakan pemerintah kepada bidang pertanian.
Sebab dari pencermatannya, selama ini postur APBD di daerah, provinsi hingga APBN untuk sektor pertanian masih sangat rendah.
Hal itu berbeda dengan sektor pendidikan dan kesehatan yang sudah dipotong sebagai prioritas utama dengan porsi anggaran 10 hingga 20 persen.
“Harapan kami bagaimana porsi anggaran untuk pertanian ini bisa dinaikan. Ketika pendidikan dan kesehatan dialokasikan prioritas, kenapa tidak sektor pertanian yang bersentuhan langsung dengan rakyat, juga dinaikkan,” terangnya.
Bahkan, kalau perlu ia menilai kebijakan penganggaran di APBD daerah hingga APBN bisa diarahkan untuk memasukkan pertanian sebagai sektor prioritas.
Terlebih selama ini, pertanian menjadi salah satu sektor dominan baik dalam skala daerah maupun nasional.
Implementasinya bisa dalam wujud menambah subsidi pupuk sesuai kebutuhan petani atau digunakan menaikkan harga gabah sehingga harga saat panen raya bisa stabil tinggi dan menaikkan pendapatan petani.
“Ini yang harus menjadi mindset pemerintah untuk petani. Termasuk, kalau itu lebih baik subsidi pupuk ya harus ada pengawasan yang ketat, jangan ada subsidi pupuk tapi kemudian dialihkan,” tandasnya.
Mentan Juga Minta Petani Tak Pakai Kartu Tani
Sebelumnya, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo juga meminta petani menanggalkan pemakaian kartu tani jika keberadaannya justru menyusahkan petani.
Pernyataan itu disampaikan Mentan saat berbincang dengan perwakilan petani yang hadir saat kunjungan di Bendungan, Kedawung, Sragen, Senin (10/1/2021) lalu.
“Kalau kartu tani bikin susah, katanya menyulitkan, ya nggak usah dipakai kenapa. Kan ada Pak Kapolres udah tangkepin aja (penyimpangan pupuk),” paparnya.
Mentan menyampaikan persoalan distribusi pupuk bersubsidi memang menjadi prioritas yang harus diutamakan.
Ia meminta petani tidak dibuat susah terkait pupuk. Menurutnya petani adalah orang jujur.
Kehadiran kartu tani yang sedianya untuk mempermudah, jika memang justru sebaliknya, maka tidak ada alasan untuk dipakai lagi.
Bahkan Mentan meminta apabila ada pihak yang menghalangi atau mempersulit petani, pihaknya meminta untuk ditindak.
“Petani itu orang jujur lho. Yang macem-macem itu yang di atasnya itu. Saya greget banget. Kalau ada yang menghalangi dah kita tabrak aja,” tandasnya.
Mentan menambahkan, keluhan kartu tani sebenarnya sudah lama dan banyak muncul dari para petani.
Karenanya ia meminta kepada petani jika memang kartu tani tidak mempermudah dalam memperoleh pupuk bersubsidi, lebih baik ditinggalkan.
“Kalau bikin susah nggak usah pakai. Pakai itu (kartu tani) kan supaya mempermudah. Kalau itu untuk mempersulit buat apa? Dan ini keluhan pupuk bukan hanya dari kamu (petani di Kedawung) aja, semua di bawah (petani) juga. Petani kan belum tentu bisa gesek begini, buat akunnya,” tandasnya.
Penegasan Mentan itu disampaikan menyikapi pertanyaan salah satu perwakilan petani milenial yang mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi karena kuota yang kurang.
Selain itu mereka juga mengeluhkan pemakaian kartu tani yang dinilai terlalu ribet karena harus memakai akun dan mengisi saldo terlebih dahulu.
Padahal jatah pupuknya sangat di bawah kebutuhan sehingga kadang justru membuat petani makin kebingungan. Wardoyo
