SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten Sragen yang digelar untuk menyusun RKPD 2023 di Pendapa Rumdin Bupati, Selasa (22/3/2022) benar-benar banjir masukan.
Tak hanya aspek pembangunan dan sosial, para petani yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) juga urun suara.
Mereka mempertanyakan kebijakan dan keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian yang dirasa kian hari kian menjauh.
Ketua KTNA Kabupaten Sragen, Suratno menyampaikan dari hasil diskusi di kalangan anggota KTNA, ada beberapa masukan dari apa yang dirasakan kalangan petani selama ini.
“Ada dua hal yang kami rasakan di kalangan petani. Pertama, keperpihakan pemerintah terhadap produksi pertanian kok semakin lama semakin melemah,” paparnya saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Bupati.
Suratno menguraikan selama ini kemampuan pemerintah dalam menstabilkan harga komoditas pertanian saat panen raya, sangat jauh dari harapan.
Hal itu ditandai dengan indikator kemampuan pemerintah dalam menyerap gabah melalui Bulog, seolah dipreteli.
Tupoksi Bulog sebagai penyangga pangan yang sebelumnya banyak difungsikan sebagai stabilisator harga gabah saat panen raya, kini justru berubah jadi forum untuk usaha komersial.
“Yang diurusi sekarang malah minyak goreng, tepung terigu, lantas daging dan sebagainya. Ini jadi keprihatinan kita. Kewenangan Bulog dipreteli,” ujarnya.
Indikator kedua menurunnya dengan dikuranginya subsidi pupuk. Ia merinci di tahun 2020 di Sragen sudah tidak ada pupuk bersubsidi jenis SP 36 dan ZA.
Kemudian di tahun 2022 ada rekomendasi bahwa pupuk organik sudah dicabut. Sementara harga pupuk nonsubsidi dirasa kian tahun kian naik mencekik.
“Apa tahun 2023 Urea juga akan dicabut ?” tandasnya.
Menanggapi masukan dari KTNA, Bupati Sragen, soal keberpihakan termasuk pupuk bersubsidi hal itu menjadi kebijakan dari pemerintah pusat.
Ia menilai pengurangan pupuk subsidi dimungkinkan agar petani mulai belajar untuk mandiri.
“Dulu disampaikan Pak Menteri Pertanian hadir di Sragen, kalau ditanya soal pupuk beliau menjawab itu bukan pertanian itu urusan kementerian perdagangan,” kata dia. Wardoyo
