KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Meski sudah masuk era digitalisasi, diketahui sebanyak 3.000 anak dari total 224.000 anak di Karanganyar, belum memiliki Akte Kelahiran.
Diduga, salah satu pnyebabnya adalah minimnya anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3A-PPKB).
Dikethaui, anggaran untuk P3A-PPKB Karanganyar hanya Rp 1,2 miliar setahun, dari jumlah total APBD 2022 sebesar Rp 2,2 triliun.
Tak pelak, minimnya anggaran Dinas P3A-PPKB tersebut menjadi biang melambatnya pertumbuhan dinas karena tidak mampu mengcover sejumlah pelayanan bidang kependudukan beserta bidang lain yang melekat.
Padahal, di satu sisi area pelayanan dinas P3A PPKB sangat urgen karena menyangkut nasib pertumbuhan penduduk.
Hal tersebut mencuat pada Sosialisasi bertema Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak atau PHSIPA oleh Kementrian P3A di Kantor Kelurahan Jungke, Karanganyar kota, Senin (30/5/2022).
Acara tersebut difasilitasi oleh Anggota Komisi VIII DPR-RI, Paryono SH MH yang juga putra daerah Karanganyar.
“Kalau mencermati dari permasalahan riil sektor kependudukan dan covernya yang terjadi di Kabupaten Karanganyar sangatlah tragis karena bagaimana mungkin hasil kinerja Dinas P3A PPKB akan maksimal jika anggaran hanya Rp 1,2 miliar saja sedangkan cakupan layanannya luas dan vital,” ungkap Paryono SH MH kepada JOGLOSEMARNEWS.COM di sela sosialisasi tersebut.
Menurut Paryono, salah satu efek dari minimnya anggaran dinas P3A PPKB Karanganyar adalah banyaknya anak tidak memiliki akte lahir dan belum lagi pelayanan bidang kependudukan lainnya.
“Apalagi dana hanya Rp 1,2 miliar masih harus mengcover pengendalian Keluarga Berencana atau KB kan sangat naif jauh dari kenyataan,” tandas Paryono SH MH.
Untuk itulah Paryono yang juga mantan Wakil Bupati Karanganyar itu miminta legislatif dan eksekutif kabupaten Karanganyar berkomitmen meningkatkan anggaran Dinas P3A PPKB tahun depan yang sebanding dengan target riil.
Setidaknya, lanjut Paryono bisa dinaikkan tiga kali lipat karena masalah kependudukan itu vital urgen menyangkut hajat hidup anak dan kaum perempuan.
“Memang yang mengetahui besar kecilnya anggaran eksekutif tapi setidaknya acuan angka-angkanya yang rasional jangan terlalu kecil,” pungkas Paryono.
Sementara itu Sekdin P3A-PPKB Karanganyar, Titik Umarni mengatakan meski anggaran tidak terlalu besar namun kinerja penanganan kependudukan di Karanganyar terus meningkat.
“Walaupun data kementrian P3A seperti yang disampaikan Siti Handayani terdapat 3.000 anak belum miliki akte kekelahiran, namun itu lebih faktor teknis bukan semata soal besar kecilnya anggaran dinas,” ungkapnya pada acara tersebut. Beni Indra
