JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Save Bu Guru Suwarti, Fraksi PDIP Sragen Siap Iuran Bantu Pengembalian Gaji. Berharap Pusat dan Daerah Lebih Bijak!

Sugiyamto. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sragen mengaku siap menggalang iuran untuk membantu meringankan beban Suwarti, guru agama SDN Jetis 2 Sambirejo yang viral usai diminta mengembalikan 2 tahun gaji saat pensiun.

Aksi itu akan dilakukan jika tuntutan pengembalian gaji karena tidak dianggap sebagai guru, tetap dilakukan oleh Pemkab melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM).

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP Sragen, Sugiyamto menyikapi kasus Bu Guru Suwarti yang belakangan ramai jadi sorotan sampai nasional.

“Kalau memang pengembalian gaji itu benar-benar dilaksanakan dan ada konsekuensi sanksi pidana jika tidak dibayar, maka kami dari fraksi PDIP akan iuran untuk meringankan beban Bu Suwarti. Kasihan, kapasitas dia hanya guru dan sudah pensiun kalau diminta mengembalikan gaji 2 tahun,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Rabu (8/6/2022).

Baca Juga :  Seng Ada Lawan, 6 Kades Incumbent di Sragen Bakal Lawan Istri Sendiri di Pilkades Serentak 25 Oktober

Meski demikian, ia tetap berharap masih ada celah peraturan dan kebijakan yang Arif dan bijaksana untuk Suwarti dengan tetap mengacu peraturan yang berlaku.

Untuk itu, Pemkab Sragen diminta segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencari solusi terbaik.

Menurutnya, dengan realita diangkat PNS sebagai guru dan mendapat tunjangan sertifikasi guru, mestinya Bu Suwarti tidak perlu diminta mengembalikan gaji 2 tahun.

Terlebih jika dilihat kronologinya, apa yang menimpa guru agama itu terjadi bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Akan tetapi andil kesalahan terbesar ada di dinas terkait yang mengurusi administrasi baik dinas pendidikan maupun BKPSDM.

Baca Juga :  Penebusan Masuk 5 Besar se-Indonesia, Gapoktan Banyurip Sragen Dapat Hadiah Traktor dari Petrokimia Gresik. Setahun Tembus 300 Ton

Sehingga sangat tidak adil ketika kesalahan itu ditimpakan dan berakibat mengorbankan hak-hak Bu Suwarti.

“Karena faktanya dia mengajar sampai usia 60 tahun. Apapun statusnya adalah PNS dan SK-nya diangkat PNS juga sebagai guru. Kalau masih diminta mengembalikan lha dia kerja 2 tahun itu mau dikasih apa. Apa kerja paksa? Padahal dia selama 2 tahun juga berangkat dan mengajar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sugiyamto berharap kasus Bu Suwarti bisa menjadi pembelajaran bagi Pemkab dan semua OPD atau dinas. Agar lebih cermat dan tidak menyepelekan soal pengurusan data administrasi kepegawaian.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com