JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Awas, Buntut Tunggakan Pajak Sragen Rp 24 Miliar, Pakar Hukum UNS: Bayan Tak Beres Bisa Kena Pidana!

Agus Riewanto. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Besarnya tunggakan pajak, retribusi dan pajak bumi bangunan (PBB) di Sragen yang mencapai Rp 24 miliar lebih, menuai tanggapan dari pakar hukum.

Pakar hukum sekaligus dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto mendorong Pemkab untuk segera mengambil tindakan untuk memaksimalkan penagihan pajak yang masih jadi piutang agar tidak merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Ia memandang akumulasi tunggakan piutang pajak yang mencapai Rp 24 miliar itu, perlu ditangani serius.

Selain terus menjadi catatan di APBD dan berpotensi jadi temuan BPK, tunggakan itu juga dinilai sangat besar dari sisi nominal.

Mantan Ketua KPU Sragen itu menilai Pemkab harus segera melakukan penanganan. Jika waktunya mendesak sehingga akhirnya merugikan keuangan negara, opsi pemutihan bisa dilakukan.

Baca Juga :  Inovasi Si-Informan untuk Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan WKO

Akan tetapi menurutnya opsi itu tidaklah mudah karena membutuhkan regulasi yang diyakini tak sesederhana yang dibayangkan.

“Makanya dilihat konteksnya dulu. Kalau waktunya memungkinkan dan tidak mendesak, Pemkab harus memaksimalkan penagihan dengan cara-cara kreatif. Menagih pajak itu kan intinya bagaimana mendekati masyarakat supaya mau membayar. Saya juga lebih condong untuk mengoptimalkan penagihan daripada pemutihan. Apalagi angka Rp 24 M itu bukan nilai sedikit,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (26/7/2022).

Agus menilai Pemkab harus segera mengambil tindakan cepat dan membuat terobosan jika ternyata tunggakan itu terjadi karena warga belum membayar.

Untuk menggerakkan kesadaran bagi mereka yang nunggak, Pemkab bisa memberikan keringanan misalnya dengan memberi keringanan atau menghapus denda.

Baca Juga :  Breaking News: Geger Mayat Wanita Mengambang di WKO Sragen. Berasal dari Boyolali

Akan tetapi, jika tunggakan terjadi akibat petugas pungut atau perangkat desa yang nakal belum menyetor padahal sudah menerima dari warga, tindakan tegas harus dilakukan.

“Kalau problemnya ada petugas pungut atau perangkat yang tidak menyetorkan maka itu bisa kena tindak pidana. Karena dia mengambil, menyetorkan barang yang sudah harus disetorkan tapi tidak disetorkan karena dipakai untuk kepentingan pribadi. Berarti dia menyalahgunakan wewenangnya. Nah kalau ada yang begitu, jaksa bisa main (berperan) di situ,” tegasnya.

Atas kondisi itu, ia menyarankan Pemkab untuk segera menginventarisasi berapa piutang pajak yang belum disetorkan, petugas pungut atau bayan mana saja yang nunggak.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com