JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah seharusnya diberi akses pembiayaan yang tidak membebani dan jauh dari praktik rentenir.
Selaras dengan itu, demikian Menko Airlangga, Pemerintah telah membuktikan diri hadir untuk PMI melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan PMI.
Kebijakan tersebut terkait pembiayaan bagi calon PMI untuk meringankan biaya penempatan. Pemerintah meningkatkan Plafon KUR Penempatan PMI dari Rp 25 juta menjadi Rp 100 juta.
Melalui rilisnya ke Joglosemarnews, Menko Airlangga menjelaskan, pencairan KUR PMI dapat dilaksanakan bertahap sesuai proses penempatan PMI dan yang terpenting tidak memerlukan agunan tambahan.
Pada tahun 2022, Menko Airlangga mencontohkan, Pemerintah telah mengalokasikan plafon KUR untuk Penempatan PMI hingga mencapai Rp 390 miliar.
Dan sejak 2015 hingga 30 Juni 2022, realisasi KUR Penempatan PMI telah mencapai Rp 2,42 triliun dan disalurkan kepada sekitar 137.000 PMI.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah juga mendorong seluruh Lembaga Keuangan Penyalur KUR utamanya HIMBARA dan BPD menjadi mitra PMI dalam penyaluran KUR Penempatan PMI dan pengiriman remitansi PMI.
Kerja sama Penyalur KUR, BP2MI dan P3MI diperlukan untuk menghadirkan ekosistem pembiayaan PMI yang mudah diakses, khususnya bagi PMI yang sudah berada di negara penempatan.
Demikian pula, ujar Airlangga, Pemerintah juga memberikan perhatian kepada purna PMI dengan berbagai program pemberdayaan. Purna PMI yang ingin berwirausaha dapat mengakses skema KUR lainnya dengan plafon maksimal Rp 500 juta. Purna PMI juga dapat memanfaatkan Program Kartu Prakerja untuk meningkatkan ketrampilan.
“Saya mengingatkan jika merantau untuk mencari nafkah, niatkanlah untuk ibadah supaya setiap langkah yang diambil menjadi berkah. Mencari penghidupan di luar negeri, apabila dirasa sudah cukup dari sisi ekonomi, kembalilah besarkan negeri ini, berjuanglah demi ibu pertiwi,” tutur Menko Airlangga untuk seluruh calon PMI.
Karena itulah, Menko Airlangga mendukung tahun 2022 sebagai Tahun Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurutnya, perbatasan negara penempatan PMK sudah mulai dibuka setelah menurunnya kasus Covid-19. Kondisi ini membuat calon PMI kembali memiliki kesempatan bekerja di luar negeri.
“Calon PMI sudah dapat kembali bekerja sesuai dengan keahlian di negara tujuan penempatan. Oleh karena itu, saya mendukung penuh tahun 2022 ini sebagai Tahun Penempatan Pekerja Migran Indonesia,” tutur Menko Airlangga saat memberikan sambutan dalam Rakornis BP2MI, Kamis (28/7/2022). Suhamdani
