SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sekda Sragen, Tatag Prabawanto mengimbau masyarakat yang mampu membeli kendaraan roda empat diharapkan bisa meninggalkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan beralih memakai RON 92 atau Pertamax.
Hal itu menyusul kebijakan pemerintah melalui Pertamina yang mulai memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Meski di Sragen baru akan diberlakukan bulan depan, ia berharap program itu benar-benar bisa dijalankan sesuai tujuan.
“Yang mampu membeli mobil roda empat sesuai dengan takaran-takaran standar saat ini, sebaiknya memakai RON 92 (Pertamax) bukan Pertalite. Karena Pertalite itu bersubsidi dan subsidi BBM memang diberikan untuk masyarakat menengah ke bawah,” paparnya di sela sosialisasi penggunaan aplikasi MyPertamina yang digelar di Aula Sukowati Setda Sragen, Kamis (21/7/2022).
Sekda menjelaskan secara prinsip, tidak ada masalah terkait wacana penerapan pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu.
Sebab tujuan pembatasan sebenarnya baik, yakni untuk memastikan agar BBM yang bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang berhak.
Pertamina Regional IV Jawa Tengah melakukan Sosialisasi penggunaan aplikasi MyPertamina yang diselenggarakan Kamis (21/7) di Ruang Sukowati Setda Sragen.
Tatag menyampaikan subsidi BBM saat ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Masih banyak konsumen yang tidak masuk kategori tidak mampu utamanya pemilik kendaraan roda empat yang menggunakan BBM bersubsidi baik solar maupun pertalite.
Saat ini, menurutnya, negara memberikan subsidi BBM sebesar Rp 520 triliun. Harga BBM juga turut mengalami fluktuasi akibat perang Rusia-Ukraina menjadi 270 %.
“Solar mendapatkan subsidi sebesar Rp 10.500/liter. Pertalite subsidinya Rp. 8.100. Sementara harga pertalite sekarang Rp 7.650 karena subsidi itu seharusnya harga pertalite sudah Rp 15.750,” ujarnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, hampir terjadi kelangkaan Solar dan Pertalite. Hal itu akibat konsumen kalangan menengah ke atas cenderung lebih banyak yang membeli Pertalite yang selisih harganya hampir Rp 5.000.
Ia mengharapkan aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik yaitu dengan mengedepankan satu data NIK dan satu data nomor polisi kendaraan.
“Jika memang BBM bersubsidi ini untuk masyarakat tidak mampu, ya mestinya harus ada sinkronisasi dengan data DTKS agar BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran,” tandasnya. Wardoyo
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
