JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengimbau perusahaan-perusahaan mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya.
Pasalnya, risiko-risiko berupa munculnya kasus suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga cyber crime dapat dipicu oleh beberapa faktor pada dewasa ini.
Mulai dari iklim keuangan yang bergejolak, beralihnya fokus perusahaan terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi.
“Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis,” ungkap Menko Airlangga, saat menyampaikan keynote speech dalam acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force, Kamis (18/8/2022).
Sebagai bagian dari Open Government Partnership, jelas Menko Airlangga, Pemerintah terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan.
Melalui Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia, Pemerintah juga mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya yang terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.
Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.
Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia, Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga akan berfokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun sektor swasta.
Terakhir, sejalan dengan Paris Agreement, Indonesia juga akan meningkatkan transparansi berbagai upaya dalam menangani dampak perubahan iklim sebagai bentuk komitmen untuk mengadvokasi ekonomi hijau dan mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030.
“Pertemuan ini sangat penting, karena di tengah ketidakpastian B20 mengangkat isu compliance yang sangat diperlukan terutama untuk menjaga bussiness sustainability,” ujar Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Dalam situasi seperti ini, lanjut Menko Airlangga, target climate change juga harus didorong karena salah satu agenda yang ditargetkan Indonesia adalah energy transition yang adil dan affordable, sedangkan dalam digitalisasi adalah transfer data yang bisa dipercaya.
Kegiatan tersebut juga turut dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wakil Menteri BUMN I, Anggota Dewan Komisioner OJK.
Ada pula Kepala Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat PPATK, Chair of Bussiness 20 Indonesia, Chair of G20 Indonesia Anti-Corruption Working Group, serta Chair of Integrity and Compliance Task Force B20. Suhamdani
