Naikkan Harga BBM Secara Mendadak dan Kucing-kucingan,  DPW PKS Jateng Sebut  Pemerintah Tidak Peka Penderitaan Rakyat 

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM -Dewan Pimpinan Wilayah  Partai Keadilan Sejahtera  (DPW PKS) Jawa Tengah menyebut pemerintah sangat memaksakan kehendak dalam mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakat Minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan Pertamax.

Terbukti, pemerintah sengaja mengulur waktu menunggu lengahnya rakyat dan secara tiba-tiba harga dinaikkan.

Wakil Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Rohadi Widodo mengatakan, pola kucing-kucingan dengan rakyat adalah contoh buruk dalam demokrasi karena meletakkan rakyat hanya sebagai objek.

“Ini preseden buruk bagi demokrasi Indonesia yang mana pemerintah tidak transparan bahkan tidak mempedulikan keluhan rakyat yang secara tegas menolak kenaikan harga BBM,” ungkap Wakil Ketua DPW PKS Jateng, Rohadi Widodo kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Sabtu (3/9/2022).

Bahkan Rohadi Widodo tegas menuding kucing-kucingan itu sudah direncanakan oleh pemerintah mengingat rencana kenaikan Pertalite, Pertamax dan Solar yang sedianya akan diumumkan pada 31 Agustus tahun ini tiba-tiba batal dilakukan. Padahal saat itu rakyat mengetahui dan rela antre panjang di SPBU.

Tak pelak kini hanya selang tiga hari saja, secara diam-diam dan mendadak pemerintah menaikkan BBM  subsidi tersebut dengan harga fantastis.

Diketahui harga Pertalite naik tajam sebesar Rp 2.350 per liter dari sebelumnya Rp7.650/liter  menjadi Rp 10.000/liter.

Sedangkan harga Solar naik dari Rp 5.150/liter menjadi Rp 6.800/liter dan harga Pertamax naik dari Rp 12.000/liter menjadi Rp 14.500/liter.

“Prosentase kenaikan sangat tajam di tengah rakyat susah dan ini akan semakin menyusahkan rakyat yang secara ekonomi belum pulih semenjak pandemi Covid-19, ” tandas Rohadi Widodo.

Untuk itu Rohadi Widodo yang juga Wakil Ketua DPRD Karanganyar menegaskan sikap PKS secara nasional menolak tegas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

“Pemerintah tidak menikir dampak inflasi akibat naiknya harga barang karena dipicu kenaikan ongkos produksi dan itu sangat memukul daya beli rakyat,” jelas Rohadi Widodo.

Apalagi di satu sisi upah buruh sudah tiga tahun tidak diikuti kenaikan sehingga semakin memperburuk ekonomi rakyat kecil karena melemahnya daya beli. Beni Indra