JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Opini

Pemaknaan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

ilustrasi
ilustrasi

JOGLOSEMARNEWS.COM Indonesia mempunyai sejarah penegakan hukum yang masih banyak perlu diberi catatan. Sebut saja kasus yang menyeret Jaksa Pinangki, lalu kasus Baiq Nuril, dan masih banyak lagi. Penegakan hukum yang imparsial, tidak tendensius, objektif merupakan hal yang masih jarang didapati apabila dibandingkan dengan resultan kasus yang tidak ditangani dengan sungguh-sungguh.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”, yang mengamanatkan kepada setiap peradilan harus menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Apabila dirumuskan secara negatif, maka berbunyi tidak akan ada hukum dan keadilan di Indonesia dapat tergenapi tanpa melibatkan Pancasila.

Dalam rangka menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, penegak hukum bukanlah orang sembarangan, mereka haruslah seorang yang telah diuji, orang pilihan yang terbaik di antara yang terbaik, sehingga kehadirannya dalam pergulatan penegakan hukum mampu membawa rahmat bagi pencari keadilan.

Independensi dan Akuntabilitas Peradilan

Paling tidak modal elementer dalam menjalankan keadilan Pancasila yaitu dengan menerapkan independensi dan akuntabilitas peradilan.

Independensi adalah suatu keadaan atau posisi di mana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Kemudian akuntabilitas merupakan keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Berbicara mengenai Independensi dan akuntabilitas, hal tersebut merupakan dua prinsip kunci dalam kekuasaan kehakiman yang kadangkala sering bertolak belakang. Secara teori kedua prinsip ini dapat dijelaskan secara gamblang, namun dalam tataran pelaksanaan tidak mudah menjalankan prinsip-prinsip ini.

Meskipun dalam praktik seringkali terjadi benturan antara prinsip independensi dan akuntabilitas, namun Sifris menyatakan bahwa “These two concepts of judicial independence and judicial accountability are not necessarily in conflict” karena pada dasarnya “mature legal systems are characterized by both judicial independence and judicial accountability”.

Oleh karena itu, tantangan utama dari hubungan antara keduanya adalah “to balance these two concepts so that an appropriate level of judicial constraint is cultivated without undermining the essence of judicial independence”.

Dengan balancing, hakim dapat membuat putusan yang bebas dari pengaruh-pengaruh, dan dalam waktu yang bersamaan, terdapat kontrol oleh pihak lain dalam pelaksanaan pengambilan putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil satu contoh kasus tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jika kita kembali mengingat kasus tersebut, maka dalam situasi pada saat itu hakim dapat dikatakan dalam tekanan, sebab setiap persidangan berlangsung di luar terjadi demo yang masif.

Apabila berpijak pada adagium vox populi vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) maka sudah jelas putusan yang berdasarkan suara para pendemo itu dapat dipertanggung jawabkan.

Tetapi apakah putusan itu melibatkan independensi? Belum tentu! Nampaknya suara Tuhan bukanlah dalam pengertian sempit seperti seruan para pendemo dalam kasus Ahok.

Suara Tuhan hanya dapat ditangkap dalam dimensinya yang transenden dan dalam pergumulan hidup seorang hakim yang intim dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keseimbangan antara indepedensi dengan akuntabilitas sebagai salah satu bukti penegakan hukum berbasis Pancasila.

Makna Penegakan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Pancasila

Terdapat 5 (lima) makna dari penerapan  dan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pertama, penegak hukum yang ber-Ketuhanan adalah penegak hukum yang mempunyai kehidupan bukan hanya baik secara fisik dan jiwa, tetapi juga baik secara spiritual.

Dengan kata lain, penegak hukum dalam horison terdalamnya mempunyai kehidupan rohani yang intim dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi rohani tersebut begitu sarat dengan nilai dan prinsip, sehingga Tuhan Yang Maha Esa hanya dapat dikenal, dimengerti dan dihayati dengan benar oleh penegak hukum dalam dimensinya yang rohani, bukan hanya dimensi fisik belaka.

Panitia Lima, mengemukakan alasan mengapa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi Sila Pertama Pancasila, alasannya adalah menjadi dasar untuk memimpin ke jalan kebenaran, kebaikan, kejujuran, persaudaraan dan lainnya, dengan demikian negara memperkokoh fundamennya.

Dalam kerangka inilah mengapa penting bagi setiap penegak hukum maupun hakim untuk mengedepankan sisi spiritualitasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kedua, penegak hukum yang memberi keinsyafan bahwa berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak akan berarti sama sekali apabila mengabaikan visi kemanusiaan, keadilan dan keadaban.

Jadi ada keterkaitan mutlak antara dimensi vertikal (Tuhan-manusia) dengan dimensi horizontal (manusia-manusia) yang satu dengan lainnya tidak dapat berdiri sendiri.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com