Oleh : Khafid Sirotudin*
Sekitar 100 orang hadir di ruang pertemuan Madrasah Aliyah DIMSA (Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen), Ahad 9 Oktober 2022. Mereka datang mewakili PCM, AMM, Ortom atas undangan LHKP (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) PDM Sragen.
Kebanyakan yang hadir laki-laki (85 %) dan sedikit perempuan (15 %). Saya diundang menjadi salah satu narasumber bersama Titi Anggraini (LHKP PP) dan Minarso (Ketua KPU Sragen) dalam Seminar Pra Muktamar Muhamamdiyah ke 48. Tema yang diusung “Muhammadiyah di Tahun Politik 2024 : Antara Tantangan dan Harapan”.
Turut membersamai kami, Ketua PDM Sragen dan beberapa anggota Forum Demokrasi (Fordem) Berkemajuan Solo Raya. Sebuah forum silaturahmi untuk saling asah, asih dan asuh kader, warga dan simpatisan Muhammadiyah di Jawa Tengah.
Anggotanya dari beragam profesi dari berbagai lembaga pengabdian kebangsaan. Diantaranya eksekutif (birokrat), legislatif, KPU, Bawaslu, KPID, KIP, KPAI, ORI, Yudikatif, Jurnalis, Akademisi dan Aktivis Sosial lain, baik tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten.
Sejak terbentuk tahun 2018, Fordem Berkemajuan Jawa Tengah didedikasikan untuk mewadahi kader, warga dan simpatisan persyarikatan sebagai ‘wasilah’ (wahana) silaturahmi, komunikasi, informasi dan edukasi.
Menjadi “partner in progress” (mitra kritis) bagi penyelenggara negara dan Pemerintah Daerah. Tidak oportunis namun juga tidak menjadi oposan yang asal beda dengan pemerintah. Fordem Berkemajuan mengambil posisi wasathiyah sebagaimana dimaklumatkan dalam qaidah dakwah Muhammadiyah : “Menggembirakan dan Mencerahkan”.
Keliling Jateng
Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota dan 576 kecamatan dengan penduduk terbesar dan pemilih pemilu tiga besar se Indonesia. PWM Jawa Tengah juga menjadi PWM terbesar di Indonesia dalam kepemilikan AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) bidang pendidikan dan kesehatan. PWM Jateng memiliki 26 PTM (12 Universitas), 50 RSMA dan 40 Poliklinik Pratama.
Sejak diberi amanah menjadi Ketua LHKP Jateng tahun 2015, kami hampir setiap 2-3 bulan sekali keliling ke setiap kabupaten/kota untuk silaturahmi dengan PDM, AMM dan teman-teman anggota Fordem Berkemajuan di setiap Koordinator Daerah (6 ex karesidenan). Situasi, kondisi, toleransi, pantauan dan jangkauan wilayah yang luas. Seringkali kami menginap di rumah anggota atau hotel jika ada kawan yang memfasilitasi.
Kami menyadari, belum setiap PDM membentuk LHKP karena memang belum menjadi Lembaga yang wajib di tingkat PDM. Berbeda dengan LAZISMU yang menjadi lembaga pengelola dana umat. Yang LHKP kelola adalah SDM persyarikatan (kader, warga, simpatisan) dari berbagai bidang pengabdian kebangsaan dan kemasyarakatan.
Disamping itu ada keragaman ‘sense of politic’ terkait hubungan Muhammadiyah dengan politik dari beragam pimpinan, kader dan warga persyarikatan. Kami mengidentifikasi setidaknya ada 3 entitas, yaitu : apolitik, moderat dan “kamipolitiken” (segala sesuatu dikaitkan dengan kepentingan politik praktis).
Keragaman sikap politik warga tersebut membuat LHKP musti arif dan bijak dalam mensikapi serta menentukan berbagai kegiatan, program dan pelatihan. Meminjam istilah yang disampaikan Ketua PWM Jateng : jangan sampai pimpinan/kader/warga “kebablasen” (berlebihan) namun juga jangan “babar blas” (tidak sama sekali) abai terhadap politik. Atau hanya sekedar menjadi politisi kelas WA-Group, garang dan teriak keras di dalam tapi penakut dan diam di luar kandang.
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan Dakwah dan gerakan Tajdid menuntut setiap pimpinan dan warganya untuk selalu menjaga dan mengamalkan 3 atribut gerakan itu.
Sebagai gerakan, maka kita wajib bergerak—boleh istirahat sejenak—tetapi tidak boleh berhenti sama sekali atau mati suri. Setiap pimpinan dan warganya dituntut untuk mengamalkan dan menjaga agama Islam, menyampaikan pesan-pesan nilai kebajikan, serta mampu memberikan manfaat yang mencerahkan dan menggembirakan umat dan masyarakat.
Partisipasi pemilu
Pemilu 2024 merupakan ajang demokrasi yang paling rumit dan unik. Mengingat dalam setahun ada 2 kali pemilu serentak di Indonesia, negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Pertama, pemilu legislatif (Pileg) dan Pilpres pada Februari. Dan kedua, Pemilukada serentak pada November 2024.
Kesuksesan pelaksanaan pemilu menjadi tanggungjawab bersama seluruh stakeholders yang terlibat. Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), Pemerintah, Parpol, Aparat, dan Rakyat. Semua pihak dituntut untuk berkomitmen bagi terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, jujur, adil dan berkeadaban.
Barangkali pemilu sebagai bagian demokrasi bukan cara yang terbaik untuk mencari wakil rakyat dan pemimpin negeri terbaik. Namun pemilu itu cara yang telah kita sepakati bersama di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagai Darul Ahdi wa Syahadah.
Ada sesanti dalam pemilu yang sudah sering kita dengar, yaitu pemenang kontestasi pemilu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya rakyat yang memilih/mencoblos nama calon, tetapi juga ditentukan oleh banyaknya orang yang menghitung suara calon.
Disamping juga ditentukan oleh Sistem Pemilu yang dipakai oleh sebuah negara sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi dan Undang-undang. Dalam konteks inilah peran serta Rakyat sebagai pemilih Berdaulat dan peran serta masyarakat sebagai penyelenggara pemilu yang berkeadaban dibutuhkan.
Partisipasi rakyat sebagai penyelenggara pemilu, khususnya KPU (KPU RI, KPU Prov/Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS) dan Bawaslu (Bawaslu RI/Prov/Kab/Kota, Panwascam, Pengawas Desa/Kelurahan san TPS) sangat dibutuhkan untuk lebih menjamin pelaksanaan pemilu yang Luber-jurdil. Maka kami menyambut baik semangat dan partisipasi kader/warga/simpatisan Muhammadiyah yang berani mengikuti seleksi Panwascam se Jateng.
Proses pendaftaran dan seleksi Panwascam sudah dimulai akhir September lalu. 32 Bawaslu kabupaten dan kota bahkan memperpanjang pendaftaran agar terpenuhi afirmasi kuota perempuan 30 persen.
Bagi pendaftar yang lolos administrasi (seleksi berkas), pada tanggal 14-16 Oktober wajib mengikuti CAT (Computer Assesment Test) serentak di setiap kabupaten/kota. Dari hasil CAT ini akan diambil 6 peserta terbaik (2 kali kebutuhan Panwascam @3 orang) untuk mengikuti tes wawancara oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebuah proses seleksi yang terbuka, fairness dan berkeadaban.
LHKP dan Fordem Berkemajuan sebagai bagian dari masyarakat sipil berusaha mengambil peran sebesar-besarnya untuk terselenggaranya pemilu 2024 yang semakin baik. Keikutsertaan warga dan simpatisan persyarikatan merupakan tanggungjawab moral anak bangsa yang menginginkan hadirnya wakil-wakil rakyat dan penguasa negara/pemerintah yang baik.
Juga lebih menjamin Pemilu bisa terlaksana lebih baik. Kami yakin jika setiap tingkatan penyelenggara pemilu dapat diisi setidaknya seorang kader/warga/simpatisan Muhammadiyah dan bersinergi dengan komponen civil society lain, maka kualitas pemilu akan lebih baik pula.
Berdasarkan data infografik Bawaslu, kabupaten Banyumas memiliki jumlah pendaftar terbanyak se Jawa Tengah dan terbesar kedua se Indonesia, sebanyak 1.028 orang. Posisi pertama diduduki Garut Jawa Barat, dengan 1235 pendaftar.
amun berdasarkan rata-rata jumlah pendaftar per kecamatan, Bawaslu Banyumas juara 1 se Indonesia (1028:27=38), sedangkan Garut menjadi runner-up (1235:42=29,4). Sebuah kebanggaan bagi warga Jateng dan LHKP PWM Jateng.
Sudah hampir tiga pekan sejak pengumuman pendaftaran Panwascam dibuka serentak di Jateng, hampir setiap hari kami menerima laporan perkembangan pendaftaran peserta seleksi Panwascam dari setiap kabupaten/kota.
Juga beragam postingan aktivitas teman-teman Fordem Berkemajuan dalam “pendidikan politik” yang menggembirakan, memotivasi dan memfasilitasi pelatihan di berbagai lokasi (AUM, Rumah Kader, Rumah Makan, dll), sebagai ihtiar berkeadaban dalam membekali kader/warga/simpatisan mengikuti seleksi Panwascam.
Kami juga merasa senang ketika mendengar fasilitas laboratorium komputer Unimus dipakai oleh Bawaslu Kota Semarang untuk menyelenggarakan CAT.
Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin dan membekali sebaik mungkin peserta seleksi Panwascam yang saat ini diadakan. Semoga dengan ridha dan rahmat Allah semakin banyak elemen masyarakat sipil, khususnya warga persyarikatan, yang bersemangat melakukan “jihad kebangsaan” dengan cara menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu 2024.
Sambil mengingat pesan Allah Tuhan sekalian Alam “apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), maka teruslah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” Qs. Al-Insyirah : 7.
Awal bulan November depan, seleksi PPK (Penyelenggara Pemilu Kecamatan) akan diadakan. Sambil menyelesaikan tahapan seleksi Panwascam, maka kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil di Jateng, terutama kader/warga/simpatisan Muhammadiyah, untuk bersiap diri mengambil bagian dan peran kebangsaan sebagai PPK di setiap kecamatan (@ 5 orang).
Saya menjadi teringat sebuah pepatah : “Daripada berteriak di tengah kegelapan, lebih baik mengambil sebuah lilin dan nyalakan”.
Wallahua’lam
Weleri, 14 Oktober 2022
—*Penulis adalah Ketua LHKP PWM Jateng—-
