BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Potensi pelanggaran Pemilu 2024 diperkirakan masih akan terjadi. Untuk itulah, Bawaslu Boyolali pun terus melakukan persiapan sejak dini.
“Potensi pelanggaran Pemilu masih ditemui, meski angka pelanggaran terus menurun,” ujar Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono pada Kamis (22/12/2022).
Diungkapkan, berkaca pada Pemilu sebelumnya, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Boyolali masuk kategori sedang.
“Kita antisipasi lebih, karena IKP ini akan menjadi tolak ukur kita untuk melakukan pencegahan. Selama ini potensi kerawanan masih terjadi di daerah utara,” ujarnya.
Penanganan pelanggaran Pemilu di media massa bisa diselesaikan dengan meneruskan ke Dewan Pers atau KPI.
Sedangkan Medsos bisa dilaporkan ke pihak berwajib berdasarkan UU ITE. Sehingga edukasi dan sosialisasi untuk melek demokrasi terus dilakukan.
“Pelanggaran yang kerap ditemui seperti money politik, pelanggaran netralitas ASN ada beberapa yang kami laporkan ke KASN. Harapan kami, sosialisasi selama ini berhasil dan meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat.”
Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali, Rubiyanto, mengatakan media sosial dan massa memang menjadi salah satu media kampanye.
Sehingga, keberadaannya juga diatur dalam PKPU nomor 33 tahun 2018 yang mengatur tentang kampanye.
“Aturan juga berlaku bagi pemasang iklan di media massa.”
Sedangkan untuk mengantisipasi potensi polarisasi dampak dari medsos akan dibuat Satgas Siber. Satgas tersebut akan melakukan pengawasan di medsos.
“Sebenarnya, aturannya kan sudah dibuat, ada regulasi yang mengatur. Bahkan baik di medsos maupun mainstream.”
Bawaslu, lanjut dia, juga berupaya menekan polarisasi dan SARA dengan melakukan berbagai kegiatan. Seperti sosialisasi pada 25 ormas termasuk FKUB Boyolali.
Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman agar masyarakat lebih melek demokrasi dan tidak terjebak dalam polarisasi.
“Bawaslu juga akan memasang banner edukasi di 13 titik. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan secara daring melalui medsos.”
Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul, menambahkan Pemilu 2024 sangat komplek dan rumit. Karena dalam satu tahun, ada dua kali pemilihan. Sehingga, potensi polarisasi ataupun SARA dan ujaran kebencian masih ada. Sehingga diperlukan kolaborasi pengawasan dengan stake holder lainnya. Waskita
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
