YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Meriahnya gebyar pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII di Yogyakarta pada tahun 2022 kemarin, ternyata menyisakan pelik.
Yaki, soal pelunasan pembayaran pihk-pihak yang turut menyokong suksesnya acara tersebut oleh event organizer (EO).
Selain menyisakan tunggakan hotel, vendor-vendor yang turut membantu acara tersebut juga belum mendapatkan haknya.
Direktur Utama CV JPS Production, Antonius Giri Kurniawan, menjelaskan bahwa sebetulnya acara Pesparawi XIII kemarin adalah angin segar, setelah hampir dua tahun industri hiburan dilumpuhkan oleh pandemi Covid-19.
“Berita tentang akan diadakannya perhelatan Pesparawi Nasional XIII di Yogyakarta bagaikan secercah harapan untuk bergeliat kembali,” ucapnya, Sabtu (14/1/2023).
Perhelatan yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Agama (Kemenag), Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD), serta Pemda DIY tersebut mulai disusun tata laksananya.
Dari sana ditunjuklah PT Digital Solusi Sinergi (DIGSI) sebagai EO yang menjadi pelaksana acara Pesparawi Nasional XIII di Yogyakarta.
Untuk memperlancar prosesnya CV Jogja Prima Solusi (JPS Production) diajak bekerja bersama untuk support sebagai partner lokal. Ia menjelaskan, sejak kick off meeting tanggal 7 April 2022, JPS Production sepakat bergabung melalui kontrak kerjasama sebagai partner DIGSI, untuk memulai segala persiapan terkait pelaksanaan acara yang diselenggarakan di bulan Juni tersebut.
Akhirnya di tanggal 20 Juni 2022 – 26 Juni 2022 berhasil terselenggaralah Pesparawi Nasional XIII.
Namun di balik gegap gempitanya, acara tersebut menyisakan permasalah pelik terkait pelunasan pembayaran untuk pelaksanaannya.
Iklan untuk Anda: Sakit Lutut dan Sendi akan Hilang jika Anda Lakukan Ini Setiap Pagi
Advertisement by
“Enam bulan berlalu sejak berakhirnya acara Pesparawi Nasional XIII, masih banyak nominal yang belum terlunasi oleh PT Digital Solusi Sinergi (Digsi) kepada JPS Production yang berimbas pada belum terbayarnya vendor – vendor yang turut andil dalam acara Pesparawi Nasional XIII,” ungkapnya.
Dengan menyisakan total kekurangan pembayaran Rp 2,8 miliar, tentunya permasalahan ini harus segera ada titik terang terkait penyelesaiannya.
Ia berharap semua pihak yang terkena imbasnya seperti para vendor seperti panggung, sound, genset, multimedia, dekorasi, catering, publikasi, transportasi, dokumentasi bisa terpenuhi haknya.
“Kami dari JPS Production beserta para vendor menginginkan semua pihak yang terkait mulai dari Kemenag melalui Bimas Kristen, LPPN, LPPD dan juga Pemda DIY duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada,” ucapnya.
Dirinya berharap kekurangan pembayaran acara Pesparawi Nasional XII tidak berlarut-larut atau malah jadi semakin tidak terkendali dan malah menjadi babak baru permasalahan lain yang mungkin muncul di kemudian hari.
“Semoga dengan adanya kejadian ini semua pihak yang terlibat diberikan kesehatan dan hidayah akal sehat untuk terbiasa menyelesaikan masalah dengan mencari solusi terbaik serta bersikap bijaksana dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Selain tunggakan pembayaran vendor, kegiatan Pesparawi XIII di Yogyakarta menyisakan tunggakan ke sejumlah hotel hingga Rp 11 miliar.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono mengatakan bahwa EO baru membayar uang muka sebesar 30 persen dan masih hutang kepada sebanyak 61 hotel, total tanggungan yang belum dibayarkan mencapai Rp 11 miliar.
Terkait hal tersebut, pihak Kemenag dan Pemda DIY mengaku sudah menyerahkan semua anggaran untuk acara tersebut ke EO.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DIY, Masmin Afif mengatakan EO tersebut sudah tidak pernah terlihat lagi sejak acara Pesparawi XIII berakhir.
Bahkan saat pembubaran acara, hanya perwakilan dari EO saja yang hadir.
Setelah itu, dirinya tidak pernah mendapatkan kabar dan bertemu dengan EO acara tersebut.
Hingga akhirnya, Kemenag dan beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pesparawi sudah berupaya melakukan pertemuan dengan EO untuk menyelesaikan masalah.
Namun tetap saja, tak ada kehadiran dari pihak EO.
“Kita kemarin dari Jakarta, juga staf ahli, kemudian kepala biro hukum, dan dari kita sudah pernah ketemuan di Pemprov, tetapi dari EO nggak ada yang dateng,” bebernya.
Saat ditanya mengenai tunggakan dalam acara tersebut, Masmin menjelaskan bahwa pihaknya tidak tahu-menahu.
Menurutnya, pihak EO-lah yang mengatur pembayaran.
“Saya tidak tahu, kan begitu kita serahkan kan EO yang mengelola, semua di-handle sana semua. Kami Rp 20 miliar itu langsung kita transfer ke LPPD, LPPD langsung ke EO,” katanya.
Adapun Kemenag DIY bertanggung jawab pada pembiayaan anggaran sebesar Rp 20 miliar, sementara Pemda DIY juga sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp10 miliar.
Sedangkan Pesparawi 2022 diperkirakan menelan biaya Rp 40-50 miliar.
Jika ada kekurangannya sebagaimana kesepakatan tertulis di awal maka itu menjadi tanggung jawab EO yang ditunjuk untuk mencari sponsor.
Sebelumya Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menuturkan bahwa hingga seminggu yang lalu pihak EO masih belum diketahui keberadaannya.
Ia pun mengungkapkan bahwa saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh pihak Kepolisian.
Kendati demikian, ia masih berharap pihak EO beritikad baik dengan segera menyelesaikan masalah.
“Sudah ditindaklanjuti kepolisian, kita berharap ada perkembangan yang baik. Apa mungkin yang bersangkutan datang untuk ada itikad baik dan rembukan, kalau belum punya duit ya sampai kapan kami berharap masih bisa dibicarakan baik-baik,” pungkasnya.
