
JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Data aduan masyarakat terkait tata kelola Kemenkeu dalam tiga tahun belakangan ini cenderung mengalami kenaikan.
Jika tahun 2020 hanya ada 446 asuan masyarakat, tahun 2021 jumlahnya naik menjadi 599 aduan yang disalurkan melalui saluran WISE
(whistleblowing system) di Kemenkeu dan melalui Komite Pengawasan Perpajakan (Komwasjak).
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta Pusat pada Senin (27/3/2023).
“Melalui WISE dalam hal ini kalau kita lihat statistiknya pada tahun 2020 ada 446 aduan masyarakat, 2021 naik 599, dan tahun lalu ada 805,” beber Sri Mulyani.
Dari aduan tersebut, kata Sri Mulyani, tahun lalu ada sekitar 185 aduan yang menyangkut praktik fraud. Selanjutnya 174 aduan pada 2021 dan 128 aduan pada 2020. Sedangkan yang non-fraud itu tahun lalu ada 620. Jumlah tersebut lebih besar dibanding 2021 yang mencapai 425 aduan. Sedangkan 2020 sebanyak 318 aduan.
Sementara aduan yang melalui Komwasjak ada 82 pengaduan tahun lalu. Dari jumlah tersebut sebanyak 63 merupakan aduan pajak ada 63, kemudian aduan terkait bea cukai sebanyak 10 aduan, kemudian untuk Badan Kebijakan Fiskal terdapat 1 aduan, dan sisanya 8 aduan tergolong aduan lain-lain.
- Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
- Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
- Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
- Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com