JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – pemerintah berencana untuk memperpanjang pengelolaan PT Freeport Indonesia, sekaligus melakukan penambahan saham sebesar 10 persen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengatakan, pembahasan soal itu telah dilakukan secara intensif dalam beberapa waktu terakhir.
“Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan, tetapi dengan penambahan saham. Di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10 persen,” tutur Bahlil usai konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta Selatan pada Jumat (28/4/2023).
Ia menjelaskan Freeport yang kini telah menjadi milik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 51 persen, berpotensi menambah pendapatan negara.
Mengingat, pendapatan Freeport dari tahun ke tahun, kata Bahlil, terus membaik.
Terlebih dalam laporan Freeport kepada pemerintah, Bahlil mengungkapkan utang BUMN dalam mengambil alih Freeport kemungkinan besar akan lunas pada 2024. Kondisi ini, menurutnya, semakin memperkuat rencana pemerintah Indonesia memperpanjang pengelolaan Freeport.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga berencana untuk meminta pihak Freeport juga membangun smelter di Papua. “Jadi kami akan minta untuk membangun smelter tidak hanya di Gresik, tapi juga harus di Papua,” ucapnya.
Seperti diketahui, Freeport kini tengah membangun proyek smelter di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur. Konstruksi pembangunan smelter ditargetkan selesai pada akhir 2023, dan commissioning akhir Mei 2024.
Diperkirakan smelter ini akan beroperasi secara komersil pada akhir 2024. Menurutnya, smelter tembaga itu akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
Bahlil berujar ini pembahasan ihwal rencana ini masih berlanjut, tetapi sudah hampir matang. Jika diskusinya sudah rampung, kata dia, Kementerian Investasi akan segera mengumumkan langkah selanjutnya untuk memperpanjang pengelolaan PT Freeport Indonesia ini.
“Nanti akan disampaikan secara resmi. Doakan semoga pembahasan ini bisa dengan asas negara harus mendapatkan pendapatan yang lebih banyak,” tuturnya.
