Beranda Umum Nasional Ketum PP Muhammadiyah Minta Umat Islam Tak Bertindak Sendiri-sendiri Terkait Polemik Ponpes...

Ketum PP Muhammadiyah Minta Umat Islam Tak Bertindak Sendiri-sendiri Terkait Polemik Ponpes Al Zaytun

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir saat diwawancarai wartawan  di sela-sela peresmian Perumahan Griya Ahmad Dahlan, Sragen, Minggu (30/10/2022) / Foto: Ando

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berharap kepada seluruh masyarakat tidak bertindak sendiri-sendiri terkait polemik Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Haedar tak ingin umat justru menjadi terpecah-pecah lantaran bersikap sendiri-sendiri atas polemik tersebut.

“Jadi kami percaya kita akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan tegas dan objektif,” kata Haedar usai salat Idul Adha di Yogyakarta Rabu (28/6/2023).

Selain itu,  Haedar juga mendesak agar dilakukan penertiban seluruh prosesi pandangan dan apa yang terjadi yang sudah terlanjur disebarkan Al Zaytun ke pengikutnya.

“Sehingga ekosistem yang ada itu menjadi pulih dan kemudian menjadi pondok pesantren yang lazim di seluruh Indonesia, yang mengajarkan agama yang benar berdasarkan Alquran dan sunah nabi,” kata dia.

Baca Juga :  Kenaikan PPN 12% Cekik Leher Buruh dan Picu  Terjadinya PHK

Tujuannya agar pondok pesantren itu juga mengembangkan pandangan yang tawasuf moderat dan tidak menyimpang dari berbagai hal termasuk dalam hal kebangsaan.

Sebagaimana diketahui, Pondok pesantren asuhan Panji Gumilang itu sebelumnya menuai polemik lantaran sejumlah pandangan dan ajarannya yang dinilai kontroversial serta menyimpang dari akidah.

Haedar mengatakan mayoritas muslim, juga organisasi yang direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI bahkan Kementerian Agama sudah punya pandangan soal Al Zaytun.

“Mayoritas muslim, organisasi MUI, juga Kemenag sudah berpandangan soal itu agar segera ada tindakan tegas atas berbagai pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam maupun koridor kehidupan bangsa,” katanya.

Pemerintah Jawa Barat sendiri, menurut Haedar, udah menyerahkan ke pusat soal itu.

“Maka kami percaya nanti sesuai dengan tugas yang diemban Bapak Menko Polhukam, Mahfud MD akan bertindak yang tegas adil dan merawat ketertiban bersama agar keresahan ini tidak terus berlanjut,” pungkas  Haedar.

Baca Juga :  Operasi Tangkap Tangan Bakal Dihapus, Jika Johanis Tanak Jadi Ketua KPK

www.tempo.co