Keren, Praktik Baik Implementasi Women Peace and Security di Desa Damai Wahid Foundation Bikin Kepincut Negara Asean

JOGJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keren, praktik baik implementasi Women Peace and Security atau WPS di Desa Damai Wahid Foundation bikin kepincut negara Asean.

Melalui rilis yang diterima JOGLOSEMARNEWS.COM , Kamis (6/7/2023), perwakilan negara Asean dan sejumlah perwakilan dari Australia dan Amerika Serikat terlihat mengunjungi Peace Village atau Desa Damai besutan Wahid Foundation bersama UN Women yang terletak di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Sleman Jogjakarta Rabu, (5/7/2023).

Mereka yang terdiri dari jajaran duta besar dan masyarakat sipil itu tengah mengikuti ASEAN on Women Peace and Security (WPS) Summit 2023 atau Forum Tingkat Tinggi Perempuan, Perdamaian dan Keamanan atau Women, Peace, and Security (WPS) High Level Meeting 2023 di Jogyakarta.

Kunjungan tersebut menurut Indra Gunawan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang bertindak sebagai penyelenggara ASEAN on Women, Peace, and Security (WPS) Summit 2023 bertujuan mempelajari bagaimana masyarakat sipil seperti Wahid Foundation mampu mengimplementasikan amanat Resolusi 1325 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ini terkait dengan WPS (Women, Peace and Security) di tingkat lokal yang telah diratifikasi dalam konteks nasional oleh Indonesia ke dalam Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS).

“Kunjungan ini kami harapkan bisa menjadi ajang untuk saling bertukar pengalaman dan perspektif bagaimana peran masyarakat sipil seperti Wahid Foundation bisa berkontribusi dalam implementasi WPS sekaligus mengimplementasikannya dalam bentuk praktik baik Desa Damai,” ujar Indra Gunawan.

Lebih lanjut, kunjungan tersebut menurutnya masih merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN on Women, Peace, and Security (WPS) Summit 2023. Sehingga kunjungan tersebut secara resmi merupakan agenda yang direkomendasikan oleh KPPPA untuk memperkenalkan praktik baik yang diinisiasi oleh masyarakat sipil sebagai upaya membangun partisipasi dan keterlibatannya dalam proses implementasi WPS di Indonesia.

Yenny Wahid Direktur Wahid Foundation menyatakan sangat berterima kasih kepada seluruh delegasi yang telah berkunjung ke Desa Damai. Menurutnya, Wahid Foundation mempunyai keinginan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di tengah masyarakat melalui inisiatif Desa Damai.

“Program Desa Damai yang sudah kami mulai sejak 2017 bersama UN Women. Ini merupakan keinginan yang kuat dari kami untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional yang berwujud inovasi dan inisiatif untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat,” ungkap Yenny Wahid.

Lebih lanjut, program Desa Damai menurut Yenny Wahid bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian, toleransi, keberagaman serta keadilan dan kesetaraan gender untuk memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, program ini menggunakan pilar penguatan kapasitas masyarakat sipil, khususnya kelompok perempuan dalam bidang kepemimpinan perempuan serta pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara paralel, lanjut Yenny Wahid, pilar pencegahan dan penanganan konflik sosial serta isu lingkungan dan sumber daya alam pun menjadi strategi sebagai upaya membangun ketahanan dan kemandirian masyarakat sipil.

Diketahui, dalam menjalankan program Desa Damai, Wahid Foundation berusaha mengimplementasi RAN P3AKS. Di sisi lain, sebagai upaya membangun perdamaian dan pencegahan ekstremisme kekerasan WF juga mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Tindak Terorisme (RAN PE).

Kedua pendekatan tersebut semuanya menempatkan perempuan sebagai aktornya. Dengan kata lain, secara prinsip regulasi dan kebijakan, program Desa Damai menjadi sebuah upaya atas partisipasi masyarakat sipil, khususnya kelompok perempuan, dalam mengejawantahkan RAN P3AKS dan RAN PE secara bersamaan di tingkat desa atau kelurahan sebagai struktur pemerintah paling bawah di Indonesia.

Jamsheed M Kazi, Country Representative- Indonesia & Liaison to ASEAN at UN Women menyatakan kebanggaannya menjadi partner perjalanan WF dalam menjalankan program Desa Damai. Ia menilai bahwa Program Desa Damai sangat penting karena bertujuan untuk memastikan memperkuat kohesi sosial dan membangun masyarakat yang damai.

“Kami melihat pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya peningkatan pendapatan dan peluang mata pencaharian sebagai salah satu tindakan prioritas utama dalam program ini untuk mencapai tujuan tersebut. Terkait dengan hal ini, anggota masyarakat bersama-sama merancang rencana aksi, termasuk beberapa bidang prioritas utama. Seperti penyediaan infrastruktur publik yang ramah perempuan untuk melakukan kegiatan kolektif; membangun mekanisme tanggap gender untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender. Mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan di semua sektor di desa, termasuk administrasi, keamanan, ekonomi dan pendidikan,” beber dia.

Matheus, salah satu delegasi peserta asal Timor Leste sangat tertarik mempelajari lebih lanjut konsep Desa Damai. Dirinya sangat terkesan masyarakat sipil bisa secara aktif terlibat dalam mengimplementasikan WPS dalam skala nasional. Sehingga mampu memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan masyarakat secara langsung dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara yang berkelanjutan. Aris Arianto