JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Anda yang sudah terlanjur mencatat BBM bakal gratis jika pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskadar menang Pilpres 2024, tak perlu kecewa.
Pasalnya, bakal calon wakil presiden (Bacawapres), Muhaimin Iskandar sendiri telah meluruskan janji politik yang diucapkan oleh Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda, bahwa tarif BBM tidak mungkin nol rupiah.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, janji politik itu disebutkan bakal direalisasikan bila PKB dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menang dalam Pemilu 2024.
“Oh iya itu disalahpahami, ya,” ujar Cak Imin kepada para wartawan setelah menghadiri acara halaqoh para ajengan dan habaib di Soreang, Bandung, Jumat (15/9/2023).
Menurut Cak Imin, saapaan akrabnya, yang benar adalah pemberian subsidi transportasi tidak boleh dihentikan, terutama akses kepada pekerjaan.
Subsidi itu, kata Cak Imin, diperuntukkan kepada rakyat yang bekerja di level bawah dan yang tidak mendapatkan transportasi publik memadai.
“Rakyat yang bekerja di level paling bawah, tidak bisa keluar rumah dan tidak mendapatkan transportasi publik yang memadai, bisa menggunakan motor dengan subsidi BBM khusus,” tutur Cak Imin. “Jadi bukan nol rupiah, ndak mungkin.”
Sebelumnya, sebuah video dari Wasekjen PKB Syaiful Huda viral di media sosial. Dalam video itu, Syaiful Huda mengungkapkan beberapa janji apabila Cak Imin bisa menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Salah satu janji yang diungkapkan adalah BBM gratis.
“Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM yang kita subsidi. Gratis. Tanpa biaya. Siapa di sini yang punya sepeda motor? PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM,” kata Syaiful dalam video pendek tersebut.
Adapun ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai janji soal BBM gratis kurang realistis.
“Untuk sampai gratis (BBM), terlalu ambisius (janji tersebut) dengan kapasitas anggaran yang ada sekarang,” kata Faisal kepada Tempo, Minggu (10/9/2023).
Selama ini, menurut Faisal, pemerintah sudah menggelontorkan subsidi BBM dengan mengalokasikan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Walhasil, Pertalite dijual dengan harga lebih murah.
Meski begitu, yang perlu diingat adalah pada pelaksanaannya di lapangan, penjualan BBM sering kali melampaui kuota yang ditentukan. Artinya, permintaan di pasar lebih besar ketimbang pasokan.
“Itu terjadi karena ada batasan (subsidi) pemerintah. Karena ada keterbatasan anggaran. Artinya, kalau kemudian gratis, ada konsekuensi anggaran yang jauh lebih besar ketimbang yang sudah dialokasikan sekarang,” ujar Faisal.
Ketika anggaran subsidi BBM diperbesar untuk menggratiskan BBM, menurut Faisal, maka berdampak pada alokasi dana untuk keperluan lainnya. Sebab, kata dia, tidak mungkin memperbesar anggaran untuk alokasi belanja tertentu tanpa mengurangi alokasi belanja yang lain.
“Itu yang perlu dikalkulasi,” ucapnya.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
