JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Setelah diam beberapa lama terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dengan meloncat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), akhirnya Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara.
Dia mengungkapkan partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa serta rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini.
Terlebih lagi, menurut Hasto, ketika DPP PDIP bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa hal itu bisa terjadi.
Apalagi, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP PDIP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga.
“Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi,” ungkap Hasto dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (29/10/2023).
Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi.
Namun, ternyata hal yang dikhawatirkan benar-benar terjadi.
Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka maju menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 Pilkada dan 2 Pilpres.
“Itu wujud rasa sayang kami. Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” kata Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini pun mengatakan, PDI Perjuangan percaya bahwa Indonesia ini negeri di mana rakyatnya bertaqwa kepada Tuhan.
“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK,” ujarnya.
