DPR Perjuangkan Biaya Haji Tak Sampai 100 Juta

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM —DPR RI saat ini tengah memperjuangkan biaya haji tidak sampai 100 juta.

Dalam rilis yang diterima JOGLOSEMARNEWS.COM , Sabtu (18/11/2023), Komisi VIII DPR RI tengah berjuang agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 tidak sampai menembus Rp 100 juta.

Demikian disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti pada Halaqah Keuangan Haji yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Jumat (17/11/2023), di Golden Resto Wonogiri.
Hadir pula Anggota Bidang SDM, Pengadaan dan Umum, Perencanaan dan Pengkajian BPKH, Sulistyowati, dan Kepala Kemenag Wonogiri Hariyadi.

Untuk diketahui, Kementerian Agama menyampaikan usulan awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M ke Komisi VIII DPR dengan rata-rata sebesar Rp105 juta.

Terkait hal itu Endang Maria Astuti membeberkan biaya haji pasti ditentukan sebelum pemberangkatan dan pembahasan mepet karena informasi yang masuk juga sangat mepet.

“Adanya sosialisasi BPKH ini untuk menepis hal-hal yang tidak baik. Saat ini ada 241.000 kuota haji. Saya berharap tambahan ini tidak mengganggu pembahasan. Untuk besok tidak ada sapu jagad lagi,” jelas Endang Maria Astuti.

Endang Maria Astuti mengusulkan untuk kekurangan biaya haji bisa diangsur untuk meringankan calon jemaah haji.

Sementara Sulistyowati menuturkan, biaya haji semakin naik karena nilai tukar mata uang rupiah yang semakin melemah. Dia menambahkan kurs naik terus hingga dua kali lipat sehingga kesannya lebih mahal.

“Saudi Arabia sekarang fokus bisnis di haji dan umroh karena harga minyak sekarang jatuh. Di sana sekarang sudah ada Kementerian Khusus Haji. Mulai dari bis, catering, hotel diakuisisi oleh Pemerintah Saudi yang dulunya dikelola swasta,” ujar Sulistyowati.

Menurut dia, BPKH melakukan sosialisasi sekarang beralih dari sosial media dan langsung kepada masayrakat. Pihaknya berharap lewat sosialisasi langsung adanya getok tular bisa di follow up BPKH.

Lebih lanjut Sulistyowati mengemukakan pengelolaan keuangan haji dulu dikelola Kemenag. Sejak tahun 2017 untuk uangnya dikelola oleh BPKH namun untuk urusan haji itu masih di kemenag.

“Kami juga ada aplikasi yang terhubung dengan Kemenag yang dari itu kita bisa melihat berapa orang yang mendaftar haji sehingga selalu terkontrol ketika ada uang masuk dan data yang masuk,” terang Sulistyowati.

Kepala Kemenag Wonogiri Haryadi menyampaikan pentingnya mengangsur biaya haji. Dia mengajak masyarakat untuk bersyukur karena di Indonesia sarana dan prasarana sudah sangat didukung oleh pemerintah, sehingga memberikan kemudahan bagi para jamaah haji dibanding dengan negara lain.

Haryadi menyampaikan dalam hal penyelenggaraan haji, Kemenag berharap setiap individu mendapatkan pembekalan yang cukup. Aris Arianto