JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Merasa tidak nyaman dan dilematis dalam suasana politik jelang Pilpres 2024, sejumlah menteri dari PDIP dikabarkan telah menemui Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan meminta untuk mundur dari kabinet Jokowi.
Demikian dikatakan oleh politikus PDIP, Deddy Sitorus. Dan mendengar permintaan itu, ujar Deddy Sitorus, Megawati menyinggung tanggung jawab seorang menteri.
“Ketika beberapa menteri datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat,” ujarnya.
“Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden,” kata Deddy, Sabtu, (11/11/2023).
Deddy menyebut PDIP mempersilakan Jokowi menarik menteri-menteri PDIP apabila menganggap tak lagi dibutuhkan lantaran sudah tidak sejalan dengan keinginannya.
Meski demikian, Deddy berujar pihaknya tidak akan menarik menteri PDIP.
“Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan dan itu diperjuangkan, bukan seperti yang lain, yang kemudian datang dan mendapatkan jabatan ya,” katanya.
Menurut Deddy, para menteri PDIP yang kini duduk di kabinet Jokowi dulunya ikut berberdarah-darah demi memenangkan Jokowi.
“Tetapi kalau presidennya dengan hak prerogatifnya memandang itu sudah tidak sesuai dengan kepentingannya, silakan ditarik. Kami tidak akan menolak,” kata dia menambahkan.
Disebut dalam posisi sulit
Sebelumnya, pengamat politik, Vishnu Juwono mengaku mengkhawatirkan konflik di antara Jokowi dan partai yang menaunginya, PDIP.
Menurut Vishnu, konflik itu dipicu oleh putra sulung Jokowi sekaligus Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang menerima pinangan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
PDIP merasa ditinggalkan setelah Gibran yang menjadi kader PDIP tidak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi justru menjadi cawapres Prabowo.
“Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan PDIP merasa ditinggalkan,” ujar Vishnu dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023).
Dalam pernyataannya itu Hasto juga mengatakan para pemimpin partai “tersandera” oleh tindakan pemerintah dan terpaksa mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Vishnu menganggap isu yang dilemparkan Hasto itu bisa membahayakan stabilitas politik pemerintah.
“PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo,” kata akademisi asal Universitas Indonesia itu.
Dia mengatakan para menteri dari PDIP yang berada dalam kabinet Jokowi mengalami dilema.
“Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet,” kata dia menjelaskan.
Menurut Vishnu, gangguan politik itu memunculkan tantangan besar menjelang masa kampanye capres dan cawapres tanggal 28 November 2023.
Dia mengatakan situasi politik harus dijaga agar tetap kondusif menjelang konstestasi politik 2024.
Vishnu berujar diperlukan kedewasaan politik pada kalangan elite negara supaya lingkungan politik damai.
PDIP dan Jokowi harus mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintahan yang kolaboratif guna memastikan pemilu berlangsung dengan transparan, adil, dan bebas dari korupsi.
Selain itu, Vishnu menyinggung pentingnya menemukan titik temu guna mengatasi konflik antara Jokowi dan partainya.
“Menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang.”
Sementara itu, Jokowi memilih bungkam ketika diminta buka suara tentang para elite PDIP yang mengaku kecewa karena merasa ditinggalkannya.
Dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi terlihat hanya tertawa sambil mengatakan enggan berkomentar.
“Saya tidak ingin mengomentari,” kata Jokowi saat berkunjung ke Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).
