Menkominfo Didesak Mundur Usai Kasus Peretasan,  Khairul Anam Duga Bandar Judol Jadi Biangnya

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –  Kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) menjadi momentum yang digunanakan untuk mendesak Menteri  Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie untuk mundur dari jabatannya.

Tuntutan mundur itu bermula dari penilaian bahwa Budi Arie tidak maksimal dalam menangani sistem data nasional.

Apalagi, peretasan terhadap pusat data nasional (PDN) tersebut berdampak langsung bagi meretas simerugikan masyarakat.

Bahkan, peretasan PDN ini mengakibatkan sejumlah layanan publik di Indonesia lumpuh selama berjam-jam.

Akan tetapi,  Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB) Khairul Anam punya pendapat berbeda terkait tudingan yang dialamatkan kepada Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) tersebut.

Anam justru menyinggung kemungkinan upaya peretasan hingga tuntutan mundur kepada Budi Arie dilakukan oleh mereka yang terganggu terhadap upaya pemberantasan judi online di Indonesia.

“Bukan tidak mungkin bandar judi online adalah otak dibalik serangan siber terhadap negara dan serangan berbagai Buzzer agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo,” ujar Anam kepada media di Jakarta, Sabtu (29/6/2024).

Dia mengatakan, Kementerian Kominfo dan lembaga terkait kian serius melakukan pemberantasan judi online. Salah satunya dengan memblokir lebih dari 6 ribu rekening yang diduga terlibat judi online serta men-takedown lebih dari 2 juta konten terkait aktivitas haram tersebut.

“Berdasarkan data sejak 17 Juli 2023 hingga 18 Juni 2024, Kementerian Kominfo telah memutus akses terhadap 2.177.083 konten judi online dan pengajuan pemblokiran 6.199 rekening bank terkait judi online ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salain itu telah mengajukan penutupan 567 akun e-wallet terkait dengan aktivitas judi online kepada Bank Indonesia. Langkah tegas seperti ini harus kita dukung dan berikan apresiasi, bukan malah sebaliknya,” tutur Anam.

“Ini tidak main-main jumlah yang luar biasa, pasti para bandar judi online ini sangat terganggu dengan kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu rakyat ini, karena sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar dimana-mana,” tambahnya.

Kemudian, Anam menyinggung para bandar judi online ini yang memiliki dana besar hasil dari perputaran bisnis haramnya itu.

Menurutnya, suatu hal yang mudah bagi para bandar ini untuk membayar pihak lain untuk menjaga akal bulusnya agar tetap dapat menjalankan bisnisnya tersebut.

“Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan perputaran uang judi online di Indonesia dalam kurun triwulan pertama 2024 telah mencapai Rp600 triliun. Jumlah tersebut bahkan melampaui besaran transaksi judi online selama setahun penuh kurun 2023 senilai Rp327 triliun. Ini adalah jumlah sangat fantistis,” ucapnya.

Respons Projo

Relawan Pro Jokowi (Projo) juga merespons soal adanya desakan Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo. Desakan terhadap Menkominfo ini tengah menjadi perbincangan publik imbas adanya peretasan pada Pusat Data Nasional (PDN).

Peretasan PDN ini pun telah menyebabkan banyak layanan publik di Indonesia sempat lumpuh.

Merespons hal tersebut, Bendahara Umum Projo Panel Barus mulanya menyinggung, bahwa saat ini tengah ada serangan siber berupa peretasan pusat data nasional (PDN) dengan modus ransomware.

Ia mengatakan, serangan siber tersebut terjadi di saat pemerintah menyuarakan untuk memerangi judi online.

Projo menduga adanya pihak tertentu yang secara sengaja ingin menyerang Budi Arie.

Menurutnya, serangan siber tersebut dapat diibaratkan sebagai pertempuran yang harus diselesaikan Menkominfo Budi Arie.

Panel menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan Budi Arie, dengan membayangkan dirinya yang berada di posisi Menkominfo yang juga merupakan Ketua Umum Projo itu.

“Logika sederhananya, kalau saya diminta Presiden untuk memimpin pertempuran, masa di saat serangan terjadi masa disuruh kabur?” kata Panel, dalam konferensi pers di kantor DPP Projo, di Jakarta Selatan, pada Jumat (28/6/2024).

Sebelumnya, imbas peretasan Pusat Data Nasional (PDN), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie didesak mundur dari jabatannya.

Peretasan PDN ini mengakibatkan sejumlah layanan publik di Indonesia lumpuh selama berjam-jam.

Budi Arie hanya memberi jawaban singkat saat disinggung soal tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan.

“Ah, no comment kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara,” ujar Budi Arie, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Kritik Komisi I DPR kepada Menkominfo

Sementara itu di rapat yang sama, anggota Komisi I DPR RI, Sturman Panjaitan mengatakan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi seolah-olah tak peduli pada peretasan pusat data nasional (PDN).

Menurut Sturman, dalam pemaparannya Budi tak menjelaskan mengenai penyebab peretasan terhadap PDN.

“Saya melihat pak menteri tidak menceritakan penyebab masalah itu. Hanya menceritakan dunia sudah terserang oleh ransomware, Indonesia baru kena 0,67,” kata Sturman di ruang rapat.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai, Budi hanya menjelaskan penanganan setelah terjadi masalah.

“Seolah-olah ini menurt pandangan, persepsi saya pribadi kayaknya Kominfo enggak mau tahu masalah ini,” ujar Sturman.

Sturman menegaskan, seharusnya Budi menjelaskan penyebab peretasan terhadap PDN agar bisa diatasi.

“Penyebabnya apa? Karena kalau tidak disampaikan penyebabnya maka kita tidak tahu masalah apa,” ucapnya.