WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Hingga kini publik masih menanti-nanti tindak lanjut dan solusi atas permasalahan di dunia pendidikan kabupaten Jateng tenggara, Wonogiri. Terutama seputar kehidupan para guru yang banyak berakhir dengan perceraian.
Terkait guru Wonogiri banyak yang cerai bahkan menjadi perhatian khusus kalangan legislator Wonogiri. Mereka memberikan sejumlah rekomendasi atas problem itu.
Hanya saja sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang muncul. Entah sampai kapan, publik tentu setia menanti.
Sekadar mengingatkan bahwa sektor pendidikan Wonogiri tidak sedang baik baik saja. Ini terbukti dari temuan lembaga DPRD Wonogiri terkait sepak terjang guru berstatus PPPK.
Ternyata tidak sedikit keluarga guru PPPK di Wonogiri yang bubar karena perceraian.
Bahkan DPRD Wonogiri mendapatkan temuan setiap bulan rata-rata ada dua orang guru berstatus PPPK yang bercerai.
Temuan itu disampaikan saat rapat Badan Anggaran membahas Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Wonogiri Tahun 2025, di gedung DPRD Wonogiri, Kamis (11/7/2024).
Adanya gelombang peningkatan perceraian di kalangan guru PPPK di Wonogiri membuat elus dada. Pasalnya terjadi pasca ada perubahan status dari guru WB ke Aparat Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK).
Mestinya pengangkatan guru dari WB ke PPPK, berdampak pada meningkatnya gaji guru hingga kesejahteraan bertambah, keluarga bahagia. Sayang yang terjadi tidak demikian, banyak guru PPPK justru memilih mengakhiri kelanggengan keluarganya.
Plt Sekretaris DPRD Wonogiri, Edhy Tri Hadiyanto, membacakan rekomendasi bersamaan dengan penyampaian laporan Badan Anggaran ke forum rapat paripurna DPRD
Untuk mengantisipasi kian masifnya perceraian guru PPPK di Wonogiri, DPRD Wonogiri mendesak ekskutif segera membentuk lembaga konsultan psikologi.
Rekomendasi lainnya, mendesak agar OPD dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri melakukan langkah preventif guna melakukan pencegahan guru bercerai. Salah satunya, dengan pendidikan karakter dan penyediaan jasa konselor psikologi keluarga dari lembaga independen.
Hal tersebut harus menjadi komitmen bersama, karena tenaga pendidik adalah teladan yang mengajarkan tata norma dan tata nilai kepada anak didik, yang notabene adalah generasi masa depan bangsa.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, angka perceraian di Kabupaten Wonogiri pada 2023 tercatat sebanyak 1.650 kasus.
Untuk diketahui gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Besaran gaji pokoknya dibedakan atas golongan dan MKG (masa kerja golongan) selama 0-32 tahun.
Langsung saja ya, ini dia rincian gaji PPPK pada 2024:
Baca Juga : Hasil Lengkap Razia Narkoba di Lapas Wonogiri
– Golongan I: Rp 1.938.500 – Rp 2.900.900
– Golongan II: Rp 2.116.900 – Rp 3.071.200.
– Golongan III: Rp 2.206.500 – Rp 3.201.200.
– Golongan IV: Rp 2.299.800 – Rp 3.336.600.
– Golongan V: Rp 2.511.500 – Rp 4.189.900.
– Golongan VI: Rp 2.742.800 – Rp 4.367.100.
– Golongan VII: Rp 2.858.800 – Rp 4.551.800.
– Golongan VIII: Rp 2.979.700 – Rp 4.744.400.
– Golongan IX: Rp 3.203.600 – Rp 5.261.500.
– Golongan X: Rp 3.339.100 – Rp 5.484.000.
– Golongan XI: Rp 3.480.300 – Rp 5.716.000.
– Golongan XII: Rp 3.627.500 – Rp 5.957.800.
– Golongan XIII: Rp 3.781.000 – Rp 6.209.800.
– Golongan XIV: Rp 3.940.900 – Rp 6.472.500.
– Golongan XV: Rp 4.107.600 – Rp 6.746.200.
– Golongan XVI: Rp 4.281.400 – Rp 7.031.600.
– Golongan XVII: Rp 4.462.500 – Rp 7.329.000.
Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
