JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut, masuknya mantan presiden Joko Widodo ke dalam rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) 2024 beberapa waktu lalu.
Abraham mengomentari masuknya nama Joko Widodo ke dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Nama presiden ke-7 RI itu masuk dalam rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) 2024 beberapa waktu lalu.
“Ini sangat memalukan karena mantan presiden kita dimasukkan dalam salah satu nominasi pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP,” kata Abraham Samad kepada Tempo, pada Kamis (2/1/2025).
Menurut dia, Jokowi bisa masuk ke dalam nominasi tersebut salah satunya karena di bawah rezimnya-lah KPK dilemahkan. Lembaga antirasuah kehilangan taringnya melalui revisi Undang-Undang KPK pada 2019 lalu.
Dia mengatakan, hal tersebut menjadi tantangan sekaligus ujian bagi penegak hukum Indonesia, terutama bagi KPK. Abraham menekankan, penegak hukum harus bisa menindaklanjuti hasil dari laporan OCCRP itu.
“Supaya bisa melakukan investigasi untuk bisa membuktikan, apa betul laporan dugaan korupsi Jokowi itu benar atau laporan itu tidak benar,” tuturnya.
Empat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu antara lain Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Pengusaha dari India Gautam Adani.
“Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP,” demikian keterangan OCCRP di situs web resminya pada Selasa (31/12/2024).
William Ruto memperoleh suara yang paling banyak dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Lebih dari 40 ribu orang menulis surat untuk mencalonkan Presiden Kenya William Ruto sebagai “Tokoh Tahun Ini” dalam nominasi Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi.
Penerbit OCCRP Drew Sullivan mengatakan, korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut kekuasaan negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa. Pemerintah yang korup ini, kata dia, melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka.
“Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah,” ujar Sulllivan.
