
JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tindakan represif dan intimidatif lagi-lagi menimpa jurnalis. Kali ini terjadi di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, saat para wartawan berusaha mewawancarai Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Kamis (27/2/2025).
Seorang ajudan Panglima TNI dilaporkan mengintimidasi Adhyasta Dirgantara, jurnalis Kompas.com, dengan nada ancaman.
Tempo yang berada di lokasi menyaksikan salah satu ajudan mendekati jurnalis yang meminta waktu wawancara dengan Panglima TNI. Ajudan itu mempertanyakan apakah para wartawan sudah mendapatkan arahan sebelum mencoba mewawancarai orang nomor satu di TNI tersebut.
“Ngapain kau? Memang tidak di-briefing?” tanya ajudan yang tidak diketahui namanya itu. Namun, situasi menjadi lebih tegang saat ajudan tersebut melanjutkan perkataannya dengan nada mengancam, “Kutandai muka kau, aku sikat kau.”
Insiden itu terjadi sesaat setelah Panglima TNI menyelesaikan sesi wawancara dan hendak meninggalkan lokasi. Saat Panglima TNI masuk ke dalam mobil, ajudan tersebut mulai bersikap intimidatif. Padahal, sebelumnya Jenderal Agus Subiyanto telah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari para jurnalis yang meliput agenda Bakti Sosial Polri dan TNI di Lapangan Bhayangkara.
Peristiwa itu mendapat sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari sekitar 20 organisasi, termasuk Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, dan Amnesty International Indonesia.
Koalisi tersebut mendesak Detasemen Polisi Militer untuk menindak tegas aparat TNI yang melakukan ancaman dan intimidasi terhadap jurnalis. Mereka juga mengecam segala bentuk penghalangan terhadap kerja-kerja jurnalistik, termasuk yang dilakukan oleh pengawal Panglima TNI.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Dewan Pers untuk segera mengirimkan Satgas Anti-Kekerasan guna memastikan kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas. Dewan Pers juga didesak untuk terus memantau dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis yang kerap kali luput dalam pendataan.
Menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, insiden ini menambah daftar panjang pelanggaran yang dilakukan aparat TNI terhadap jurnalis. Jika tidak ada tindakan disiplin maupun etik dari institusinya, hal ini dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia.