JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Deputi Bidang Pengembangan Iklim Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Riyanto mengklaim, proyek pencarian investasi maupun proyek investasi yang sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap berlanjut.
Dia mengatakan hal itu saat ditemui di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
“Tetap kami koordinasi dengan otoritas IKN,” ujar Riyatno saat ditanya nasib investasi di IKN.
Riyanto mengatakan investasi tersebut akan diproyeksikan untuk proyek-proyek yang sudah ada, seperti pembangunan irigasi, sektor perhotelan dan pendidikan. Ia menyebut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono telah melakukan sejumlah pertemuan. Terdekat, kata dia, akan masuk investasi dari Singapura.
“Sudah dilakukan koordinasi-koordinasi, bahkan Pak Menteri sudah ke sana (Singapura),” ujarnya.
Dia belum mengungkap lebih lanjut mengenai rencana investasi dari negeri tetangga itu. Kepada wartawan, Riyanto mengatakan penjelasan lengkap akan disampaikan oleh Menteri Rosan Roeslani di kesempatan lain.
Sebagaimana diketahui, nasib pembangunan IKN menjadi tanda tanya usai Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo mengatakan anggaran untuk pembangunan IKN diblokir imbas pemangkasan anggaran.
Anggaran Kementerian PU dipotong tinggal menjadi Rp 29,57 triliun sesuai instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo.
“Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody saat ditemui usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (6/2/2024),” ujarnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga membenarkan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara masih diblokir Kementerian Keuangan.
Dia mengatakan pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. Anggaran untuk IKN hanya belum dibuka.
“Jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU (Pekerjaan Umum),” kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
Hasan menyebutkan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Anggaran juga sudah disiapkan. “Anggaran Rp 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan,” kata Hasan.
Selama waktu itu, pemerintah menargetkan kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan gedung yudikatif, dan gedung legislatif selesai dibangun. “Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” kata dia.
