JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sekalipun anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dipotong sebesar 35,72 persen, kementerian ini masih tetap eksis dan berjalan karena mendapat pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebutkan bahwa pinjaman dari Bank Dunia ini sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Program ILASP melibatkan Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan total anggaran senilai US$ 655 juta. Dari total anggaran tersebut, Kementerian ATR/BPN mendapatkan alokasi sekitar US$ 340 juta, BIG US$ 298 juta, dan sisanya untuk Kemendagri.
Sebelumnya, anggaran Kementerian ATR/BPN dipangkas sebesar Rp 2,011 triliun atau 31,17 persen dari pagu awal yang ditetapkan senilai Rp 6,454 triliun.
“Sehingga, sisa dana yang masih ada Rp 4,442 triliun,” kata Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Rabu (12/2/2025).
Pemangkasan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta penghematan belanja APBN dan APBD 2025 senilai Rp 306,6 triliun. Nominal pemangkasan anggaran Kementerian ATR/BPN yang ditetapkan hari ini lebih rendah dibandingkan yang disampaikan dalam rapat di DPR sebelumnya pada Kamis (30/1/2025).
Dalam rapat akhir Januari itu, Nusron menyampaikan bahwa anggaran Kementerian ATR/BPN dipangkas sebesar 35,72 persen atau senilai Rp 2,305 triliun. Selain itu, terdapat blokir anggaran untuk perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar.
“Proyeksi total efisiensi dari blokir dan implementasi Inpres 1 Tahun 2025 adalah Rp 2,631 triliun atau 40,76 persen,” ujarnya.
Dengan adanya pinjaman luar negeri melalui program ILASP, Kementerian ATR/BPN optimistis tetap dapat melanjutkan program-program prioritas di tengah pemangkasan anggaran yang signifikan.
