JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menilai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono gagal melindungi nelayan, salah satunya terlihat dalam kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Susan menyebut kasus ini sebagai salah satu skandal paling memalukan yang pernah terjadi di tubuh KKP. Menurutnya, Trenggono tidak menunjukkan kepemimpinan yang kompeten dalam menangani persoalan tersebut.
“Ada lebih dari dua juta nelayan di pesisir Indonesia yang saya yakin lebih layak menjadi menteri daripada seorang Sakti Wahyu Trenggono,” kata Susan dalam pesan suara, Sabtu (1/3/2025).
KIARA mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle terhadap Trenggono. Menurut Susan, kementerian ini membutuhkan sosok yang lebih tegas dan berpihak pada nelayan.
“Sepantasnya menteri ini diganti dengan orang yang lebih baik. Prabowo enggak bisa tutup mata,” ujarnya.
Salah satu bentuk kegagalan Trenggono, kata Susan, adalah lambannya KKP dalam mengambil tindakan terhadap pagar laut yang menghalangi akses nelayan. Pihaknya mencatat bahwa KKP sudah mengetahui keberadaan pagar tersebut sejak pertengahan 2024, tetapi baru mengambil langkah penyegelan pada Januari 2025.
KIARA juga menyoroti keputusan KKP yang menghentikan investigasi kasus tersebut setelah menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Sanip, dan seorang stafnya yang berinisial T sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer itu.
Keduanya dijatuhi sanksi administratif sebesar Rp 48 miliar. Namun, Susan menilai angka tersebut terlalu kecil dibandingkan dengan dampak yang telah terjadi.
“Coba hitung, cukup enggak Rp 48 miliar untuk mengganti biaya nelayan dan TNI yang turun membongkar pagar itu? Belum lagi laut yang rusak, belum lagi kawan-kawan nelayan yang sempat tidak bisa melaut,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Tempo, Penjabat Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono, mengakui pagar laut tersebut sudah diketahui sejak September 2024 dan telah dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Namun, meskipun telah dibahas dalam rapat koordinasi, tindakan nyata baru dilakukan awal tahun ini.
KIARA berharap pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif semata, tetapi juga menindak pihak lain yang turut bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ini.
