JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Semula, presiden Prabowo Subianto sumringah menghadapi pertanyaan wartawan usai peresmian smelter atau pabrik pemurnian emas milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur pada Senin (17/3/2025).
Namun ketika wartawan mulai menyinggung soal revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Prabowo memutar badannya dan meninggalkan lokasi, menuju mobilnya sembari mengucapkan terima kasih.
Revisi Undang-Undang TNI yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah belakangan ini menuai banyak sorotan. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah perluasan kewenangan TNI, termasuk penambahan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif serta perpanjangan usia pensiun prajurit. Pembahasan ini dilakukan secara tertutup, bahkan berlangsung di sebuah hotel mewah di Jakarta.
Koalisi masyarakat sipil menilai proses tersebut tidak transparan dan berpotensi mengembalikan dwifungsi militer. Ketua Divisi Hukum KontraS, Andrie Yunus, mengecam langkah DPR dan pemerintah yang menggelar rapat secara tertutup. Ia menilai hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran negara dan semangat reformasi militer.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, berkilah bahwa rapat di hotel merupakan kebiasaan lama yang telah dilakukan sejak dulu. Meski demikian, publik semakin mempertanyakan urgensi revisi UU TNI yang dinilai memberi ruang lebih besar bagi keterlibatan militer dalam sektor sipil.
Di tengah kontroversi ini, sikap diam Presiden Prabowo Subianto saat ditanya soal revisi UU TNI semakin menambah spekulasi. Apakah pemerintah akan mendorong perubahan ini hingga tuntas, atau justru menghindari perdebatan publik yang lebih luas?
