JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Belum adanya kebijakan konkret dari pemerintah untuk merespons ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai sorotan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyayangkan pemerintah hanya menyampaikan langkah-langkah strategis jangka panjang, sementara ribuan pekerja terancam kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat.
“Tiga langkah strategis yang disampaikan Presiden Prabowo—memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat konsumsi dalam negeri—semuanya bersifat jangka panjang. Itu tidak bisa mengantisipasi PHK,” ujar Iqbal dalam konferensi pers daring bersama Partai Buruh, Sabtu (5/4/2025).
Iqbal memperkirakan sekitar 50.000 pekerja bisa terdampak kebijakan proteksionis yang diumumkan Trump pada Rabu, 2 April 2025 waktu setempat. Dalam kebijakan itu, Amerika Serikat menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap seluruh produk impor dari semua negara, termasuk tarif timbal balik hingga 32 persen untuk Indonesia.
Menurutnya, kalkulasi itu bersumber dari riset dan analisis Litbang KSPI dan Partai Buruh. “Dalam tiga bulan ke depan, kami memperkirakan lebih dari 50 ribu buruh akan kehilangan pekerjaan. Ini bukan asumsi liar, tapi berdasarkan laporan dari serikat-serikat pekerja yang sudah diajak berunding oleh manajemen perusahaan,” ungkapnya.
Iqbal mengungkapkan, beberapa perusahaan yang sebelumnya masih bertahan kini mulai mencari cara untuk menghindari gelombang PHK. Namun, dengan hantaman tarif ekspor dari AS, perusahaan-perusahaan itu kini berada di ujung tanduk. “Sebelum Lebaran, ada perusahaan yang masih oleng. Sekarang, dengan kebijakan Trump, mereka terjerembap,” tuturnya.
Menyikapi hal ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan tiga langkah besar sebagai strategi menghadapi gejolak ekonomi global. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, menyatakan Prabowo menunjukkan ketajaman geopolitik dalam merespons perubahan kebijakan global.
Ketiga gebrakan tersebut mencakup perluasan kerja sama dagang, percepatan hilirisasi sumber daya alam, dan penguatan konsumsi domestik. Salah satunya adalah upaya Indonesia menjadi anggota BRICS—kelompok negara dengan pangsa besar dalam perdagangan global. Selain itu, Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral.
Langkah hilirisasi turut didorong melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang ditugaskan mempercepat hilirisasi sektor strategis seperti mineral, energi, dan hasil bumi. Pemerintah juga meluncurkan program Makan Bergizi Gratis dan pendirian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Meski demikian, menurut Said Iqbal, semua langkah tersebut belum menjawab kebutuhan mendesak ribuan pekerja yang terancam PHK dalam waktu dekat. Ia berharap pemerintah segera menyiapkan kebijakan darurat untuk menyelamatkan lapangan kerja dan menjamin hak-hak pekerja di tengah ketidakpastian global.
