JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai dinamika politik yang tajam. Di tengah dukungan mayoritas partai terhadap sistem pemilihan tak langsung tersebut, PDI Perjuangan tampil sebagai satu-satunya partai yang konsisten menyatakan penolakan.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai sikap PDIP sebelumnya belum sepenuhnya mampu membangun tekanan opini publik secara luas. Meski sejumlah elite partai telah menyampaikan penolakan, gaungnya dinilai belum cukup kuat untuk membalik arus dukungan terhadap gagasan Pilkada via DPRD.
Menurut Arifki, beberapa kader PDIP memang telah bersuara, termasuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Namun, posisi Hasto dinilai tidak sepenuhnya bebas secara politik menyusul pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025 terkait kasus dugaan suap komisioner KPU dalam perkara Harun Masiku.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD. Pandangan itu ia sampaikan dalam peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Desember 2024 lalu. Prabowo menilai sistem pemilu di Indonesia terlalu mahal dan perlu dievaluasi.
“Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” ujar Prabowo saat itu.
Ia bahkan mencontohkan sejumlah negara tetangga yang dianggap lebih efisien dalam memilih kepala daerah.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati,” lanjutnya.
Usulan tersebut mendapat sokongan dari sejumlah partai politik, di antaranya Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, dan Partai Ummat. PAN menyatakan wacana tersebut patut dipertimbangkan. Di tengah peta dukungan itu, PDIP berdiri sendiri sebagai penentang utama.
Arifki menyebut, sikap resmi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi faktor kunci yang ditunggu publik. Ia menilai suara Megawati akan menjadi penentu apakah PDIP benar-benar mengambil posisi tegas sebagai representasi kehendak rakyat dalam mempertahankan Pilkada langsung.
“Dan saya rasa PDIP masih belum kuat,” kata Arifki dalam tayangan On Focus, Senin (12/1/2026).
“Karena memang kalau kita melihat beberapa kader PDIP mungkin sudah bersuara. Tapi kan kalau kita melihat posisi Sekjen PDIP Mas Hasto kan juga tersandera juga kan karena dapat amnesti kan dari Pak Presiden.”
Ia menambahkan, momentum politik akan sangat ditentukan oleh sikap Megawati.
“Tapi yang paling menarik adalah menunggu dari kebijakan yang diumumkan oleh Bu Mega. Apakah nanti Bu Mega akan melakukan momentum Januari ini untuk mengambil panggung politik buat PDIP?” ujarnya.
Tak berselang lama, penantian itu terjawab. Megawati Soekarnoputri secara langsung menegaskan penolakan PDIP terhadap Pilkada melalui DPRD dalam pidato penutupan Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” tegas Megawati.
Presiden ke-5 RI itu menilai Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang rakyat pasca-Reformasi. Mengubahnya, menurut dia, sama dengan mengingkari sejarah demokrasi Indonesia.
“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,” ujarnya.
Megawati juga menepis anggapan bahwa Pilkada lewat DPRD dapat menekan biaya politik. Ia justru menilai sistem tersebut tidak menjamin demokrasi dan akuntabilitas kekuasaan.
“Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal,” katanya.
Menutup pernyataannya, Megawati menegaskan komitmen PDIP untuk menjaga mekanisme demokrasi hasil Reformasi.
“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” tandasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
