JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Anggapan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung membutuhkan biaya besar kembali menuai kritik. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai label “mahal” terhadap pilkada langsung tidak sepenuhnya berdasar jika dihitung secara rasional.
Menurut Ray, istilah mahal dalam konteks pilkada perlu diperjelas lebih dulu. Ia menyebut ada dua sudut pandang yang sering dicampuradukkan, yakni biaya penyelenggaraan pemilu oleh negara dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh para kandidat.
“Saya tidak tahu mereka menyebut ini kan mahal itu ada dua pengertiannya kan. Mahal dalam pengertian biaya pelaksanaannya, mahal dari pengertian biaya operasional dari para calon-calonnya,” kata Ray, dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu (11/1/2026).
Dari sisi pembiayaan negara, Ray mencontohkan anggaran Pilkada 2024 yang berkisar Rp 40 triliun. Jika angka itu dibagi dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 204 juta orang, maka biaya yang ditanggung negara per pemilih hanya berada di kisaran Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu untuk satu kali pemilu lima tahunan.
“40 triliun dibagi 204 juta pemilih, itu ya Rp 200.000 enggak sampai Rp 300.000 kalau per kepala loh,” ujarnya.
Ray menambahkan, jika biaya tersebut dihitung per tahun, nilainya justru sangat kecil. “Kita bagi lima kan 5 tahun. Coba anggap, kita anggaplah 300 bagi 5, (hasilnya) Rp50.000 – Rp75.000 per tahun, didapatkan oleh rakyat diberi oleh negara supaya mereka dapat menggunakan hak pilih ke TPS,” jelasnya.
Berdasarkan perhitungan itu, Ray mempertanyakan klaim bahwa pilkada langsung merupakan beban besar bagi keuangan negara. Ia bahkan membandingkannya dengan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Apa yang mahal? MBG Rp 15.000 per hari,” kata Ray. Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyentuh hak dasar warga negara.
Ray mengingatkan, pembangunan sumber daya manusia melalui program sosial seharusnya sejalan dengan penguatan hak politik rakyat, bukan sebaliknya. “Lalu mereka akan tumbuh menjadi generasi cerdas di masa yang akan datang. Tapi hak milihnya Anda ambil. Anda mau menciptakan generasi yang cerdas dengan hak memilihnya diambil, oleh siapa? Oleh yang ia enggak percaya,” tegasnya.
Wacana pilkada tidak langsung kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Desember 2024 lalu.
Prabowo menilai sistem pemilihan langsung menyedot anggaran besar dalam waktu singkat, baik dari sisi negara maupun dari para kontestan politik. Ia mengajak partai-partai politik untuk memikirkan kembali sistem tersebut demi efisiensi.
“Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyebut sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, dan India sebagai contoh negara yang menerapkan pemilihan kepala daerah tidak langsung. Menurutnya, anggaran yang dihemat bisa dialihkan untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis dan perbaikan fasilitas pendidikan.
Sejumlah partai politik pendukung pemerintah menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut. Gerindra dan Golkar menyebut pilkada lewat DPRD sebagai opsi efisiensi anggaran dan upaya menekan politik uang. PKB dan PAN menyatakan terbuka terhadap gagasan itu dengan catatan perlu kajian mendalam.
Sementara itu, Partai Demokrat disebut ikut mendukung perubahan sistem tersebut. Di sisi lain, penolakan datang dari PDIP dan Partai Buruh yang menilai pilkada tidak langsung berpotensi menggerus kedaulatan rakyat. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
