JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Buntut dari sorotan sejumlah lembaga internasional terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah lebih agresif membangun komunikasi global. Salah satu instruksi tegas diberikan kepada Menteri Investasi yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani, agar rutin melakukan sosialisasi dan roadshow ke luar negeri.
Arahan tersebut disampaikan usai agenda Indonesia Economic Outlook 2026 pada Jumat (13/2/2026). Pemerintah menilai, berbagai kebijakan yang sudah ditempuh sebenarnya berdampak positif, namun belum sepenuhnya dipahami para pemangku kepentingan internasional.
“Tentunya kepada pihak-pihak luar termasuk juga kepada rating agency (lembaga pemeringkat) dan yang lain-lain. Oleh sebab itu Presiden juga sudah menyampaikan untuk kami lebih aktif me-reach out kepada mereka,” ucap Rosan di Wisma Danantara, dikutip Minggu (15/2/2026).
Menurut Rosan, pemerintah tengah menyiapkan tim lintas lembaga guna memastikan komunikasi tersebut berjalan efektif. Tim itu akan melibatkan Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Kementerian Keuangan.
“Kami mengadakan juga roadshow secara regular kepada, bukan hanya rating agency, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya yang di luar Indonesia,” ucapnya.
Langkah ini diambil untuk menjelaskan kepada pasar global bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan reformasi regulasi dan kebijakan demi memperkuat iklim investasi. Pemerintah ingin memastikan narasi ekonomi Indonesia tidak hanya dibentuk oleh persepsi eksternal semata, tetapi juga berdasarkan data dan strategi yang sedang dijalankan.
Sebelumnya, sejumlah kebijakan Indonesia mendapat sorotan. Perusahaan indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan rebalancing atau penyesuaian saham Indonesia yang diumumkan akhir Januari lalu, sebagai bentuk kewaspadaan terhadap dinamika pasar.
Tak hanya itu, lembaga pemeringkat kredit global Moody’s Investors Service memangkas prospek rating utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada 5 Februari. Salah satu pertimbangannya adalah meningkatnya kekhawatiran investor atas ketidakpastian arah kebijakan.
Moody’s juga menyoroti tekanan fiskal akibat ekspansi program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, pembentukan Danantara ikut menjadi perhatian, terutama terkait kejelasan pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasinya. Danantara sendiri mengelola aset BUMN dengan nilai mencapai lebih dari US$ 900 miliar atau setara sekitar 60 persen dari proyeksi produk domestik bruto 2025.
Di tengah dinamika tersebut, pemerintah tampaknya memilih pendekatan ofensif—bukan sekadar menunggu penilaian, melainkan aktif menjelaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia langsung kepada pelaku pasar dan lembaga pemeringkat dunia. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
