SLEMAN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memangkas hari operasional justru memantik kritik tajam dari masyarakat. Bukan sekadar soal pengurangan hari, kebijakan ini dinilai mengabaikan persoalan mendasar: efektivitas program di lapangan.
Di Kabupaten Sleman, sejumlah wali murid mempertanyakan arah kebijakan tersebut. Salah satunya Baharuddin Kamba yang menilai pengurangan dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan tidak akan membawa perubahan berarti.
“Menurut saya sebagai orang tua bukan persoalan mau dikurangi jadi lima hari dalam sepekan karena selama ini memang sekolah di DIY hanya lima hari dari hari Senin hingga Jumat, bukan enam hari,” kata Baharuddin Kamba, Kamis (26/3/2026).
Alih-alih fokus pada jumlah hari, Kamba justru menyoroti substansi program yang dinilai melenceng dari tujuan awal. Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memperluas sasaran MBG ke wilayah umum, bukan memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak makanan yang tidak termanfaatkan dan berakhir terbuang sia-sia. Temuan tersebut ia dapatkan dari pengalaman langsung, mengingat anak-anaknya bersekolah di Sleman dan Kota Yogyakarta.
“Jika mau negara menghemat anggaran sebenarnya sederhana saja yakni menghentikan proyek MBG. Toh dengan dihentikannya proyek MBG ini tidak membuat prestasi anak jadi menurun apalagi kesaktian menjadi hilang,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sleman memilih bersikap mengikuti keputusan pusat. Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto, menyatakan pihaknya akan patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kami mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” kata Susmiarto singkat.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Mustadi. Ia menjelaskan bahwa secara umum sekolah di Sleman memang menerapkan sistem lima hari belajar. Namun, sebagian sekolah sempat menjalankan program MBG hingga enam hari, termasuk pada Sabtu.
“Kita ikut kebijakan pemerintah pusat. Karena (MBG) memang kewenangannya (pusat),” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pengurangan hari operasional MBG menjadi salah satu strategi efisiensi anggaran, dengan potensi penghematan mencapai Rp 40 triliun per tahun.
Rincian kebijakan tersebut rencananya akan segera diumumkan oleh Badan Gizi Nasional. Namun, di tengah rencana penghematan besar itu, kritik dari masyarakat menjadi sinyal bahwa evaluasi menyeluruh terhadap program mungkin tak bisa lagi ditunda. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
