JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Ketergantungan Indonesia pada jalur energi global kembali diuji. Di tengah sensitivitas kawasan Teluk Persia, pemerintah berpacu dengan waktu memastikan kapal-kapal nasional bisa melintasi Selat Hormuz tanpa gangguan, sembari menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Luar Negeri. Juru Bicara ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan guna menjamin keamanan pelayaran kapal Indonesia.
“Kementerian ESDM terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz dapat berjalan aman dan lancar. Dalam proses tersebut, tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah,” ujar Anggia dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2026).
Dari sisi diplomasi, perkembangan positif mulai terlihat. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyebut bahwa komunikasi yang dibangun sejak awal dengan otoritas di Iran mulai membuahkan hasil.
“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran. Saat ini, hal tersebut tengah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional,” kata Nabyl.
Langkah lanjutan kini berada pada tahap teknis, termasuk kesiapan armada. PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Pertamina International Shipping (PIS), tengah menyiapkan seluruh aspek operasional agar dua kapalnya, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menekankan bahwa faktor keselamatan menjadi prioritas utama dalam situasi ini.
“Prioritas kami tetap pada keselamatan seluruh awak kapal serta keamanan kapal dan muatannya. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Di tengah dinamika tersebut, pemerintah juga mempercepat langkah antisipasi dengan memperluas sumber pasokan energi. Diversifikasi impor minyak mentah dan BBM dari luar kawasan Timur Tengah menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada jalur rawan konflik.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memperluas jaringan impor dari berbagai negara guna menjaga kesinambungan pasokan nasional.
Data sepanjang 2025 menunjukkan Indonesia mengimpor 135,33 juta barel minyak mentah, dengan sekitar 19 persen atau 25,36 juta barel berasal dari Arab Saudi. Sisanya dipasok dari berbagai kawasan seperti Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, hingga negara-negara Asia Tenggara.
Selain minyak mentah, kerja sama jangka panjang juga telah dijalin dengan Singapura dan Malaysia untuk pemenuhan kebutuhan produk BBM.
Situasi ini menegaskan bahwa persoalan energi tidak semata soal pasokan, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas geopolitik global. Pemerintah kini dituntut tidak hanya sigap secara teknis, tetapi juga cermat dalam membaca dinamika kawasan yang bisa berdampak langsung pada kebutuhan energi nasional. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
