JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Memanasnya konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran ikut memicu polemik di dalam negeri. Sorotan tajam kini mengarah pada keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP), forum internasional yang digagas Amerika Serikat dan diikuti sejumlah negara.
Sejumlah kalangan menilai keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berada di kubu tertentu dalam konflik geopolitik global. Karena itu, desakan agar pemerintah menarik diri dari BoP mulai menguat.
Kritik datang dari berbagai pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), koalisi masyarakat sipil, kalangan akademisi, hingga mahasiswa. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali posisi Indonesia agar tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Desakan itu semakin keras setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran pada akhir pekan lalu. Operasi militer tersebut menewaskan sejumlah tokoh penting Republik Islam Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khosseini Khamenei.
Fakta bahwa Amerika Serikat merupakan penggagas BoP membuat sebagian publik khawatir keanggotaan Indonesia di forum tersebut bisa menyeret posisi Indonesia dalam konflik yang semakin memanas.
Namun pandangan berbeda disampaikan pengamat hubungan internasional sekaligus alumni Universitas Civitas, Warsawa, Polandia, Subhan Yusuf. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam BoP justru dapat dipahami sebagai langkah strategis dalam kerangka diplomasi global.
Ia menilai partisipasi tersebut masih selaras dengan mandat konstitusi yang menugaskan Indonesia untuk aktif berperan dalam upaya menjaga perdamaian dunia.
Subhan menjelaskan, pendekatan BoP memiliki kemiripan dengan konsep Marshall Plan setelah Perang Dunia II, yakni membantu proses rekonstruksi wilayah yang terdampak konflik.
Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam forum itu dapat dimanfaatkan untuk memastikan agenda perdamaian juga memberi manfaat bagi Palestina.
“Yang utamanya adalah Indonesia hadir untuk berperan dalam ‘addresing the elephant in the room’, di tengah masalah yang nyata seperti pendekatan diplomatis terus terhambat, serta sikap abai pemimpin kawasan yang terjebak dalam fear factor,” kata alumni Universitas Civitas, Warsawa, Polandia tersebut.
Subhan juga menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai sekutu Amerika Serikat yang harus mengikuti kebijakan militernya.
Ia menilai partisipasi Indonesia lebih tepat dipahami sebagai kemitraan strategis dalam isu perdamaian global.
“Dalam dinamika Hubungan Intenasional, itu dapat dibaca sebagai partispasi berbasis isu strategis bagi dunia, bukan alliance atau persekutuan tanpa basis sama sekali,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa BoP tidak bisa disamakan dengan pakta militer seperti NATO yang mewajibkan anggotanya memberikan dukungan militer apabila terjadi konflik.
“BOP bukan aliansi militer seperti NATO. Jadi Indonesia sebagai anggota dari BOP tidak bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat, meski mungkin secara normatif memiliki kemungkinan untuk komunikasi konsultatif,” terang jelasnya.
Subhan juga menilai langkah Presiden Prabowo untuk tetap berada di forum tersebut masih berada dalam koridor diplomasi internasional yang sah dan dapat memberikan dampak positif bagi citra Indonesia di tingkat global.
“Saya melihat Presiden Prabowo sejauh ini melangkah dalam koridor diplomasi Internasional yang legitimate, dan berdampak positif bagi citra Indonesia dan juga nilai-nilai ke-Indonesia-an di hadapan publik global,” pungkasnya.
Di tengah situasi yang semakin tegang, Presiden Prabowo bahkan disebut siap mengambil peran lebih jauh sebagai mediator konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Ia menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog apabila semua pihak menyetujui upaya mediasi tersebut, termasuk kemungkinan melakukan kunjungan langsung ke Teheran.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Surat belasungkawa dari Presiden Prabowo disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono saat bertemu Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, pada Rabu (4/3/2026).
Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang kian memanas.
“Saya juga menyampaikan surat dari Presiden @prabowo kepada Presiden Masoud Pezeshkian yang menyampaikan belasungkawa terdalam atas wafatnya Yang Mulia Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran,” kata Sugiono dalam unggahannya.
Dalam pertemuan tersebut, Sugiono juga menekankan pentingnya menjaga prinsip hukum internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyikapi konflik yang terus berkembang.
“Saya menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, serta kebutuhan mendesak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut melalui diplomasi,” kata Sugiono.
Ia juga menegaskan bahwa penyampaian duka cita melalui surat merupakan bentuk komunikasi resmi antarnegara.
“Ya kan kita menyampaikan rasa duka itu bisa lewat apa aja ya. Bisa lewat media apa aja ya. Saya kira ya media surat, surat lebih resmi ya,” terangnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
