YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Rencana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pasca Lebaran 2026 menuai sorotan dari kalangan ekonom. Kebijakan itu dinilai belum tentu efektif menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik, bahkan berpotensi memunculkan dampak lain yang tak kalah besar.
Ekonom energi sekaligus dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai penerapan WFH, khususnya hanya satu hari dalam sepekan, sulit dijalankan secara konsisten. Perubahan pola kerja yang tidak didukung faktor pendorong kuat dinilai menjadi kendala utama.
Ia mengingatkan, tanpa situasi khusus seperti saat pandemi Covid-19, kepatuhan terhadap WFH akan sulit dikontrol. Bahkan, ada kemungkinan pekerja justru memanfaatkan kebijakan tersebut untuk bepergian.
“Sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/3/2026).
Menurutnya, pengalaman saat pandemi tidak bisa dijadikan acuan sepenuhnya. Kala itu, pembatasan aktivitas dilakukan karena faktor kesehatan yang mendesak, sehingga masyarakat cenderung patuh. Kondisi tersebut berbeda dengan situasi saat ini.
Selain soal efektivitas energi, Fahmy juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Sektor transportasi, termasuk pengemudi ojek online, hingga pelaku usaha kecil seperti warung makan, berisiko kehilangan pendapatan akibat berkurangnya mobilitas pekerja.
Di sisi lain, penerapan WFH pada sektor tertentu, terutama industri manufaktur, dinilai berpotensi menurunkan produktivitas. Ia pun mengingatkan pemerintah agar menghitung secara cermat dampak kebijakan tersebut.
“Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan masak-masak dengan menghitung secara teliti cost and benefit WFH-1. Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat (benefit) penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan oleh dosen ekonomi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Ia mengakui bahwa WFH memang berpotensi menekan penggunaan BBM karena berkurangnya perjalanan harian dan kemacetan.
“Ketika orang tidak berangkat kerja, konsumsi bahan bakar menurun dan kemacetan bisa berkurang. Namun energi rumah tangga ikut naik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penghematan energi bisa terjadi jika kebijakan dijalankan secara tepat sasaran, terutama pada sektor yang memungkinkan bekerja secara fleksibel. Namun, efektivitasnya akan menurun jika kantor tetap beroperasi penuh saat sebagian pegawai bekerja dari rumah.
“Lampu, pendingin ruangan, lift, dan perangkat kantor tetap menyala, sementara rumah tangga juga menambah konsumsi listrik. Dalam situasi seperti ini, yang terjadi bukan efisiensi, melainkan sekadar perpindahan beban,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan WFH akan mulai diberlakukan setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini ditujukan sebagai langkah efisiensi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
“Dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (18/3/2026).
Ia menambahkan, aturan teknis masih akan dirinci lebih lanjut. Kebijakan tersebut akan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menjadi imbauan bagi sektor swasta, kecuali untuk layanan publik yang tetap harus berjalan normal.
“(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” pungkasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
